Kabar24.com, JAKARTA --Institute Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah memperbaiki fasilitas maupun menambah rasio petugas di rumah tahanan guna mengatasi ledakan populasi tahanan.
Direktur Eksekutif Supriyadi Widodo ICJR mengatakan kerusuhan yang terjadi di Malabero, Bengkulu pada pekan lalu dan pelbagai kerusuhan sebelumnya berkaitan dengan adanya ledakan populasi tahanan. Dia mengungkapkan kondisi tahanan sudah dalam tahap akut dan tak ada solusi pemerintah yang menyeluruh.
Pemantauan ICJR menyebutkan populasi penghuni penjara meledak dua kali lipat dari 71.500 menjadi 144.000 periode 2004 hingga 2011, dengan penambahan kapasitas penjara hanya 2%. Pada Juli 2015, menurut Sistem Database Pemasyarakatan (SDB) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), ada sejumlah 178.063 penghuni yang tersebar di 477 Lapas di mana 34% dari jumlah tersebut adalah tahanan pra-persidangan.
"Beberapa di antaranya adalah kondisi internal Lapas yang mencakup infrastruktur dan sumber daya manusia pengamanan di Lapas yang secara umum juga minim. Fasilitas lapas juga masih menjadi kendala serius," kata Supriyadi dalam rilis di Jakarta, Senin (28/3/2016).
Dia menegaskan masalah lain juga soal kepadatan jumlah penghuni yang mengganggu kemampuan Lapas dalam menjamin keamanan dan perlindungan serta layanan rehabilitasi sosial. Rasio jumlah petugas jaga terhadap penghuni sangat rendah sekali.
Dia menegaskan ICJR mendorong pemerintah melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia khususnya mengantisipasi ledakan populasi dalam Lapas. "Tindakan untuk situasi yang cepat juga dibutuhkan untuk memprioritas penanganan pada sejumlah lapas," katanya.
