Kabar24.com, JAKARTA - Selain menyoroti kerugian akibat banyaknya infrastruktur yang mangkrak, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat sipil pegiat anti korupsi memperhatikan praktik korupsi di sektor swasta.
Dia melihat, selama ini penindakan korupsi hanya seputar penyunatan anggaran yang nilainya hanya seperlima dari total Produk Domestic Bruto (PDB) nasional.
"Kalau anggaran paling nilainya hanya Rp2.100 triliun. Padahal uang yang berada di luar anggaran negara mencapai sekitar Rp10.000-an triliun," ucap Teten, Selasa (15/3/2016).
Perhatian terhadap praktik korupsi di sektor swasta, ujar Teten, akan membantu upaya pemerintah memberantas berbagai macam mafia di sektor swasta. Baik itu di sektor migas, sumber daya alam, pajak, dan ikan.
Dia mencontohkan, pembubaran Petral menjadi salah satu contoh langkah pemerintah untuk memberantas praktik pemburu rente di beberapa sektor tersebut.
"Pembubaran Petral, saya kira menjadi pesan sangat keras dari pemerintah terhadap pemburu rente," kata Teten.
Karena itu, dia meminta kepada penegak hukum termasuk KPK agar tak hanya melakukan penindakan di sektor anggaran negara saja.
Sektor swasta juga perlu diperhatikan, karena potensinya cukup besar.
