Kabar24.com, BANDUNG--Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat menilai turunnya produksi beras di provinsi tahun lalu akibat tidak optimalnya manajemen pengelolaan yang dilakukan pemerintah.
Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan program peningkatan produksi di sektor pangan selama ini tidak ditunjang dengan alih fungsi yang terjadi.
"Di sisi lain pemerintah terus mengejar target produksi, tapi di sisi lain alih fungsi lahan tidak dikendalikan," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (6/3).
Dia menilai, luas lahan pertanian pangan yang terus menyusut semestinya ditunjang dengan program inovasi. Salah satunya mencari benih tanaman pangan yang tingkat produksinya tinggi.
Sehingga, ujar dia, program pertanian pangan yang direalisasikan pemerintah akan benar-benar tercapai.
"Kendati alih fungsi lahan terjadi, tapi jika tingkat produktivitas tanaman pangan tinggi akan tertangani," ujarnya.
Selain itu, ujar dia, banyaknya alih fungsi lahan terjadi karena adanya otonomi di tiap daerah membuat pemerintah kabupaten/kota memiliki aturan dan kebijakan tersendiri dalam mengurus wilayahnya.
“Adanya Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah membuat kabupaten/kota lebih mementingkan pemasukan pendapatan dari sektor industri tanpa mempertimbangkan alih fungsi lahan yang tidak dikendalikan,” katanya.
Entang mengharapkan pemerintah di kabupaten/kota lebih banyak mengakomodir aturan untuk melindungi lahan produktif lahan pertanian agar tetap aman.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat produksi padi pada tahun lalu hanya mencapai 11.373.234 ton gabah kering giling setara 7.135.567 ton beras, turun 2,33% atau 271.665 ton GKG dibandingkan 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
