Kabar24.com, SURABAYA—Pemerintah Provinsi Jawa Timur tampak lebih serius mengurus masalah di sektor pertambangan sejalan dengan rencana penerbitan peraturan gubernur atau pergub soal pertambangan, khususnya pasir dan bahan galian.
Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Abdul Halim Iskandar berpendapat keseriusan pemprov tersebut harus mendapat sambutan serupa dari para kepala daerah di Jawa Timur (Jatim). Apalagi mereka-mereka yang baru akan dilantik pada 17 Februari 2016.
“Pertambangan di Jawa Timur membutuhkan penanganan yang serius dan teliti dari pemerintah,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (16/2/2016).
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku sedang menyiapkan pergub tentang pertambangan khususnya pasir dan bahan galian. “Ini mendesak untuk ganti kekosongan peraturan pemerintah terkait hal ini,” ucapnya.
Gubernur meminta izin kepada menteri dalam negeri dan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk menyusun pergub tersebut. Hal ini dikemukakannya di sela rapat tindak lanjut koordinasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Jakarta, Senin (15/2).
Pergub yang akan dibuat akan mengatur semua peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral (logam, nonlogam dan batuan). Tidak hanya pertambangan skala besar tetapi juga pertambangan skala kecil sampai dengan 5.000 hektare.
Soekarwo merasa jika pergubnya tidak segera terbut, pada akhirnya bisa menghambat pembangunan infrastruktur di daerah bahkan mungkin nasional. Ini disebabkan kegiatan penambangan pasir terhambat, seperti yang terjadi di Lumajang.
“Banyak proyek infrastruktur yang terhambat. Kebutuhan pasir ini sangat mendesak terutama untuk proyek pembangunan jalan tol di Jatim,” imbuhnya.
Pasir Lumajang
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui permasalahan operasional tambang pasir di Lumajang sangat mengganggu bisnis konstruksi di dalam negeri.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan suplai pasir dari Lumajang tidak mudah digantikan dari daerah lain karena menyangkut kualitas hasil galian. Sejalan dengan penutupan aktivitas tambang di sana maka pebisnis konstruksi kesulitan dapat suplai pasir dengan kualitas setara.
“Sudah dikasih 15 yang boleh untuk ditambang, tetapi praktik di lapangan mereka harus benar-benar menyesuaikan tempatnya secara benar,” katanya.
Keluhan soal kelangkaan suplai pasir berkualitas setara dengan Lumajang disampaikan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Kondisi ini membuat pebisnis harus mencari formula lain guna mengakali kualitas bahan bangunan agar hasilnya bisa setara dengan pasir Lumajang.
“Biaya produksi memang naik tidak seberapa, paling banyak 2%. Tapi kualitas yang baguslah yang sulit didapatkan,” kata Ketua Gapensi Muhammad Amin.
Kelangkaan pasir bahan beton asal Lumajang di Jawa Timur berlangsung sejak tahun lalu. Kondisi ini membuat berbagai proyek infrastruktur terhambat. Guna menjalankan pembangunan sesuai hitam di atas putih, kontraktor putar otak mengakalinya agar bahan bangunan tetap berkualitas.
Amin menyatakan secara kuantitas Lumajang bukan pemasok dominan kebutuhan pasir. Porsi suplai dari daerah ini sekitar 30% - 40% permintaan pasir di Tanah Air. Tapi kualitas yang dihasilkan dinilai sebagai yang terbaik dibandingkan dengan daerah lain.
Seret pasir dari Lumajang terjadi pascamoratorium penambangan pasir di sana. Hal ini diberlakukan menyusul terjadinya kisruh tambang pasir. Selain merepotkan kontraktor karena biaya produksi meningkat, kondisi ini juga menyusahkan lantaran memicu kenaikan harga pasir dari daerah lain.
“Oleh karena itu pertambangan itu harus plus, plus ajak masyarakat sekitar,” kata Saifullah. Saat ini Indonesia memegang sekitar 70% - 80% pasar konstruksi Asean, dan sekitar 10% - 20% di antaranya ada di Jawa Timur.
