Bisnis.com, JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, yang direncanakan akan digelar Mei 2016, harus menghindari kembali munculnya konflik terbaru yang mempertajam pertikaian antar kedua kubu menyusul adanya potensi untuk menghadirkan masalah lagi.
Guna menghindari konflik baru, Musyawarah nasional bersama yang akan diselenggarakan Partai Golkar itu, harus diikuti kedua kubu yang ada untuk menyelesaikan polemik yang ada. Ketua DPD Partai Golkar Sumut versi Munas Ancol Rajamin Sirait di Medan, mengatakan munas bersama tersebut dimaksudkan sebagai proses rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik yang ada.
Jika munas tersebut tidak mengikutkan kedua kubu yang ada di jajaran Partai Golkar, akan sulit menyebutkan kegiatan itu sebagai proses rekonsiliasi. "Tidak boleh ada pihak yang diabaikan karena harus diselesaikan dengan rekonsiliasi. Tanpa rekonsiliasi, tidak mungkin ada penyelesaian," katanya menanggapi isu adanya pihak yang menolak kehadiran kubu Agung Laksono dalam munas tersebut, Selasa (2/2/2016).
Menurut dia, jika dikaji secara mendalam sesuai konstitusi yang berlaku, tidak ada lagi kepengurusan Partai Golkar. Kepengurusan hasil munas di Riau yang menghasilkan kepemimpinan Aburizal Bakrie tidak ada lagi karena periodenya telah berakhir pada 31 Desember 2015.
Kepengurusan hasil munas di Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono juga tidak berlaku lagi karena keabsahannya sudah dicabut Kementerian Hukum dan HAM.
Kepengurusan hasil munas di Bali yang melahirkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie juga tidak dapat mengakui keabsahannya karena tidak pernah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. "(Munas) Bali tidak diakui, lalu (SK) munas Ancol dicabut, berarti nol. Kalau mau bicara hasil munas Riau, berarti Agung Laksono masih Wakil Ketua Umum bersama Theo L Sambuaga," katanya.
Karena itu, kata Rajamin, tidak tepat jika ada pihak yang mengusulkan agar kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono tidak dilibatkan dalam munas bersama tersebut.
Apalagi munas bersama yang digagas mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik yang ada di parpol berlambang pohon beringin itu. "Kalau tidak selesai, reputasi JK sebagai senior Partai Golkar, sebagi Wapres RI, dan orang yang dihormati akan hancur," katanya.
Pihaknya masih belum berpikir untuk membuat Partai Golkar tandingan atau menempuh upaya lain jika tidak dilibatkan dalam munas bersama itu karena masih berpikir positif. "Pak Agung Laksono itu bersikap taat asas dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Sayangnya politik di Indonesia seperti 'akrobat', mengabaikan asas," katanya.
Perebutan Kursi Wantim
Sementara itu, dosen dari Universitas Indonesia Agung Suprio memperkirakan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono akan memperebutkan kursi Ketua Dewan Pertimbangan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
"Jelas sekali keduanya (Aburizal-Agung) akan mengincar posisi Ketua Dewan Pertimbangan. Ical ataupun Agung tidak akan melepaskan Golkar ke pihak lain begitu saja," jelas Agung Suprio di Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Agung mengatakan potensi perebutan kursi Dewan Pertimbangan menguat seiring wacana merevisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) bahwa Ketua Dewan Pertimbangan nantinya mempunyai kewenangan yang lebih besar daripada Ketua Umum Golkar. "Jadi Munaslub Golkar akan jadi pertarungan merebutkan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pertimbangan," ujar Agung.
Dalam perebutan kursi Ketua Dewan Pertimbangan, Agung Suprio menilai Aburizal memiliki amunisi lebih besar dibanding Agung Laksono. "Ical punya kekuatan yang lebih besar karena didukung oleh dana yang kuat dan mayoritas pengurus daerah," kata dia.
Oleh karena itu, menurut dia, agar Munaslub menjadi ajang adu gagasan atau ide maka usul melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setiap Munas, termasuk Munas Golkar, patut dipertimbangkan. "Walau tampaknya sulit karena tidak ada hukumnya, namun keterlibatan KPK patut dipertimbangkan," jelas dia.
Dia mengusulkan agar apabila Aburizal menempati kursi Ketua Dewan Pertimbangan, maka Agung Laksono dapat ditempatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, demi persatuan Golkar. "Bagi Agung Laksono, karier terbaik buatnya adalah menjadi Ketua Umum selain itu di posisi Dewan Pertimbangan," kata dia.
Munaslub Partai Golkar akan dihelat tahun ini. Kedua kubu yang berselisih sudah menyetujui Munaslub diselenggarakan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau. Namun kubu Agung Laksono menginginkan penyelenggaraan Munas tetap melibatkan Tim Transisi selaku pengawas.
