Bisnis.com, JAKARTA--Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menilai pada tahun ini ada 11 anggaran internal tidak wajar dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Pertama, kata Apung, proyek pembangunan komplek DPR mencapai Rp570 miliar, dan akan selalu bertambah tahun depan dengan mekanisme anggaran secara Multiyear hingga 2019. “Padahal hingga kini belum ada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainya,” kata Apung lewat keterangan tertulis, Sabtu (9/1/2016).
Kedua, RUP menyediakan anggaran Rp 106 miliar untuk 556 rumah jabatan anggota di Ulujami dan Kalibata. Masing-masing rumah dilengkapi fasilitas ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, 1 kamar utama, 3 kamar tidur anak, 4 kamar mandi, 1 kamar pembantu dan 1 ruang kerja.
Untuk kelengkapan kamar utama dan anak maka per kamar memakan biaya Rp 13 juta, begitu pula dua lemari, satu meja dan kursi untuk kelengkapan ruang kerja yang menghabiskan biaya sama. “Pengadaan ruang keluarga dan ruang makan juga memakan biaya yang besar masing-masing Rp 23 juta dan Rp 14 juta,” ujar Apung.
Ketiga, uang untuk pakan dan perawatan 58 rusa mencapai Rp419 juta dengan takaran makannya ubi jalar dan wortel masing-masing dua ember besar, satu ember sedang kangkung serta lima karung rumput yang diberikan dua kali sehari.
Keempat, anggaran untuk pengharum ruangan yang mencapai Rp 218 juta perbulan atau Rp 2,6 miliar. Dengan rincian 1.101 pengharum ruangan, 385 pengharum urinoir, 242 tisu, pembersih kloset 112 unit, pewangi acara pidato negara dan 164 tempat sampah.
Kelima, anggaran kebersihan yang terbagi menjadi tiga zona. Fitra menilai selama tiga tahun terakhir ada tren kenaikan anggaran sebesar Rp 2-4 miliar per tahun.
Keenam, anggaran pemeliharaan kendaraan. Apung menuturkan dalam kajian Fitra setiap tahun anggaran bidang ini mengalami kenaikan. Puncaknya pada 2015 yang naik dari Rp 2,4 miliar menjadi Rp 15 miliar. “Tahun ini menurun jadi Rp 8 miliar, tapi ada anggaran untuk membeli satu unit mobil Ambulance sebesar Rp 1,7 miliar. Ambulance model apa?” ucapnya.
Ketujuh, anggaran untuk membeli sarana penunjang dan obat-obatan yang mencapai Rp 7,2 miliar. Menurut Apung angka tersebut sangat besar melihat fungsi DPR bukan sebagai rumah sakit.
Kedelapan anggaran untuk pakaian dinas yang naik hampir empat kali lipat dari tahun 2013. Tahun ini DPR memerlukan Rp 3,7 miliar. Sementara pada 2013 hanya sebesar Rp 1 miliar.
Kesembilan pengadaan personal computer (PC) untuk Sekretariat Jenderal DPR RI. Fitra menilai PC menjadi pengadaan barang yang tiap tahun selalu dianggarkan. Pada 2013 anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 78 juta dan tahun ini meningkat menjadi Rp 2,6 miliar.
“Kami berpikir apakah PC untuk Setjen dalam satu tahun selalu rusak sehingga harus diganti?. Padahal DPR juga mengajukan anggaran laptop dan anggaran pemeliharaan,” kata Apung.
Kesepuluh anggran untuk makanan ekstra. Pada tahun 2013 dan 2014, anggaran sektor ini sebesar Rp 924 juta dan pada 2015 DPR tidak ada anggaran. Namun tahun ini anggaran tersebut naik menjadi Rp 1.1 miliar
Kesebelas, anggaran untuk pembelian Treadmil Test. Apung mempertanyakan kepentingan anggota DPR memerlukan alat olah raga tersebut. Apa DPR ada waktu untuk berolah raga? Berapa persen yang menggunakan fasilitas treadmill? Seberapa pentingnya menggunakan ini?” tuturnya.
