Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga negara langsung melaksanakan program kerja 2016, agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan Presiden ingin mendorong seluruh anggota Kabinet Kerja dan kepala lembaga negara lainnya untuk langsung bekerja di awal tahun. Dengan begitu, pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Program-program di seluruh kementerian dan lembaga segera ditenderkan, dan memang itu sudah dimulai, sehingga tidak seperti tahun sebelumnya yang baru sibuk pada April. Sekarang, seluruh proyek dapat dimulai pada Januari,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Pramono menuturkan saat ini pemerintah tidak lagi memiliki waktu untuk bersantai, karena telah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Pemerintah harus melaksanakan program yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia, sehingga memperoleh manfaat yang optimal dari perjanjian perdagangan bebas tersebut.
Menurutnya, Presiden sebelumnya juga telah meminta seluruh menterinya untuk menyiapkan sektor yang dibawahinya untuk menghadapi MEA.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus digenjot, agar dapat menekan biaya distribusi yang dapat berdampak pada pemangkasan harga produk di tangan konsumen.
“Seluruh infrastruktur yang telah mendapatkan anggaran itu sudah harus ditenderkan, dan langsung dikerjakan, karena kami sudah tidak memiliki waktu lagi untuk berleha-leha. Apalagi sekarang sudah memasuki MEA,” ujarnya.
Presiden Jokowi sebelumnya juga meminta seluruh menteri dan kepala lembaga negara menghindari pemborosan dengan melakukan efisiensi belanja operasional.
Anggaran belanja dalam APBN 2016 sendiri mencapai Rp2.095,7 triliun, atau lebih tinggi 5,6% dibandingkan dengan APBN-P 2015.
Distribusi belanja negara itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar 37,4% atau Rp 784,1 triliun, transfer daerah dan dana desa sebesar 36,7% atau sekitar Rp770,2 triliun, dan belanja non K/L sebesar 25,8% atau sekitar Rp541,4 triliun.
“Satu per satu dicek, mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan, hilangkan. Pastikan anggaran itu memang bermanfaat," tuturnya di Istana Negara, Senin (14/12/2015).
Jokowi juga meminta para menteri dan kepala lembaga negara untuk memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk belanja sektor produktif, seperti belanja modal dan belanja infrastruktur.
Salah satu contoh efisiensi belanja operasional, lanjut Jokowi, adalah menghindari pembentukan ratusan atau bahkan ribuan tim untuk pelaksanaan program atau proyek pemerintah. Apalagi, pemerintah telah menerapkan sistem tunjangan kinerja sebagai dasar besaran insentif bagi pegawai negeri.
Para menteri juga harus mencari terobosan untuk memangkas kendala administratif, prosedural, dan birokrasi yang berbelit-belit.
Pasalnya, setelah diidentifikasi ada sekitar 42.000 peraturan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri yang dinilai menyebabkan kerumitan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
