Bisnis.com, PADANG—Pengusaha mengeluhkan minimnya ketersediaan energi dan masih berbelitnya proses pembebasan lahan sepanjang tahun ini. Padahal, keduanya menjadi kunci masuknya investasi ke daerah.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat Asnawi Bahar menyebutkan persoalan ketersediaan energi listrik masih menjadi hambatan utama investasi di Sumbar, termasuk pembebasan lahan yang rumit.
“Untuk energi, yang Teluk Sirih [PLTU] ceritanya bagaimana, harusnya sudah menghasilkan listrik, sehingga pasokan listrik memadai untuk kebutuhan investasi,” katanya, belum lama ini. Dia menuturkan pengusaha tidak akan mau menanamkan modalnya jika pemerintah daerah gagal menyediakan pasokan energi yang mencukupi. Begitu juga dengan persoalan pembebasan lahan, mesti difasilitasi oleh pemda.
Asnawi meminta pemda Sumbar memprioritaskan penyediaan energi listrik dan memfasilitasi kemudahan mendapatkan lahan bagi investasi di daerah itu, jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Apalagi, tahun depan diperkirakan perekonomian belum akan pulih optimal, sehingga peran daerah mendorong masuknya investasi sangat diperlukan untuk membuka lapangan kerja baru.
“Kami minta pemda prioritaskan penyediaan listrik, juga fasilitasi pembebasan lahan,” kata Asnawi.
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Herman Darnel Ibrahim mengatakan ketersediaan energi listrik di Indonesia masih sangat rendah, karena baru mencapai 800 kwh per kapita.
“Standar dunia menetapkan ketersediaan listrik 2.500 kwh per kapita, kita baru 800 kwh per kapita, masih rendah,” katanya.
Untuk Sumatra Barat, Herman menyebutkan ada banyak potensi energi yang bisa dikembangkan. Mulai dari potensi air yang melimpah di setiap daerah dengan mengembangkan pembangkit hidro, mini hidro dan mikro hidro.
Selain itu, potensi energi listrik lainnya juga berasal dari geothermal atau panas bumi yang potensinya sangat besar, serta biomassa.
“Tinggal bagaimana mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada,” katanya.
