PENCATUTAN NAMA PRESIDEN: Fraksi PAN Ingin Kasus Setnov Dibeberkan Terbuka

Kabar24.com, JAKARTA -- Tarik menarik dan dorong mendorong gagasan mewarnai penanganan kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto.

Fraksi Partai Amanat Nasional adalah salah satu pihak yang meminta kasus tersebut dibuka secara transparan.

Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap menegaskan fraksinya menginginkan kasus dugaan meminta saham PT. Freeport Indonesia yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto yang sedang bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan berjalan transparan.

"Arahan dari Fraksi PAN meminta teman-teman fraksi di MKD mengikuti prosesnya untuk memastikan prosesnya berjalan transparan, terbuka dan berkeadilan," katanya di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Dia mengatakan, apabila ada pihak yang dipersalahkan dan harus bertanggung jawab maka itu harus berlangsung dengan baik.

Namun sebaliknya, menurut dia, apabila yang dituduhkan ternyata tidak benar maka MKD harus punya keberanian untuk menyatakan bahwa itu tidak benar.

"MKD harus punya keberanian untuk memutuskan berdasarkan fakta," ujarnya.

Selain itu dia membenarkan pergantian dua anggota F-PAN di MKD yaitu Sugiman menggantikan Hang Ali Saputra Syah Pahan lalu Ahmad Riski Sadiq digantikan A. Bakrie.

Mulfachri mengatakan pergantian tersebut untuk memudahkan koordinasi yang dilakukan dalam Alat Kelengkapan Dewan tersebut.

"Pak Hang Ali kurang sehat sering tidak masuk, MKD ini sedang maraton. Jadi kita lakukan pergantian," katanya.

Dia mengaku pihaknya tidak memiliki misi khusus dalam pergantian tersebut apalagi, PDI Perjuangan dan Demokrat juga mengganti anggotanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebutkan Fraksi PAN meminta anggotanya di MKD memastikan proses kasus Setya Novanto berjalan secara transparan.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan pihaknya ingin mengawal proses di MKD secara transparan.

Yandri membantah pihaknya dengan fraksi lain bersamaan mengganti anggotanya di MKD dan menyebut kasus Novanto merupakan momentum bagi kinerja MKD karena berdampak pada citra DPR.

"Tidak boleh ada dusta di antara anggota MKD. Ketika kami pantau Pak Hang Ali tidak ada di Jakarta, maka kami langsung rapat BKO Pak Sukiman," katanya.

Dia meminta setiap rapat di MKD berlangsung secara terbuka sehingga publik dapat mengawasinya.