Bisnis.com, MANADO--Menjelang akhir tahun, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara baru merealisasikan program sertifikasi tanah sekitar 75% dari target yang ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Monsel Hutagaol beralasan minimnya pencapaian target tersebut dikarenakan proses birokrasi yang rumit, dan sistem internal yang belum terbangun sempurna.
“Proses penyerahan sertifikat tanah membutuhkan waktu agak lama karena harus melalui kepala desa setempat. Tak hanya itu, keterlambatan juga dikarenakan sistem online yang belum sempurna dan minimnya penyediaan listrik di beberapa wilayah di Sulut,” katanya di Manado, Kamis (19/11).
Sebagaimana diketahui, BPN ditargetkan mampu melakukan sertifikasi lahan sebanyak 15.415 buah. Program-program tersebut meilputi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dengan target sertifikasi sebanyak 11.700 bidang, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 115 bidang, usaha mikro dan kecil sebanyak 300 bidang, tanah bagi nelayan 300 bidang, tanah untuk petani 1.100 bidang, dan redistribusi tanah 2.000 bidang hingga akhir tahun ini..
Adapun, tanah tersebut tersebar di 12 kabupaten kota seluruh Sulut karena beberapa daerah pemekaran misalnya Sitaro, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) belum memiliki kantor perwakilan sendiri.
“Target Kabupaten Sitaro masih dibebankan ke Kabupaten Sangihe, begitupula dengan Bolsel dan Boltim masih berada di kantor wilayah Bolaang Mongondow,” ucapnya.
Selain itu, dirinya mengatakan target tanah yang harus disertifikasi seringkali tak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah nominal target yang sudah tercantum di sistem online BPN.
“Setekah dilakukan monitoring dan evaluasi beberapa waktu lalu, saya sudah menginstruksikan petugas lapangan untuk menggenjot kinerjanya,” tambahnya.
Sebelumnya, BPN Sulut juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Manado terkait pengembangan iklim usaha mikro, dan kecil di Sulut.
Melalui penandatangan MoU tersebut, BPN Sulut dan PNM Manado melakukan program sertifikasi Prona yang melibatkan sejumlah profesi mulai dari petani, pengusaha, buruh, dan pedagang.
Masih berkaitan dengan Prona, BPN Sulut menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Manado dengan menyerahkan sertifikat tanah ke 340 orang di Sangihe dan Bolmut.
“Ini murni insentif dari pemerintah setempat. BTN dalam hal ini membantu dalam memberikan stimulan perumahan swasdaya di kawasan ini,” kata Kepala Cabang BTN Manado Syafaruddin Harahap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
