Kabar24.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo supaya biaya lobi ke Amerika dianggarkan dalam APBN.
Biaya lobi digunakan untuk kepentingan perdagangan dari perusahaan yang akan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait di Amerika disela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo.
"Saya malah terpikir elok juga mungkin dimasukin ke APBN ke depan untuk lobi-lobi semacam itu, lobi untuk kepentingan perdagangan kita, karena harus ada urusan juga misalnya ke kongresnya, itu kan harus diurusin," ujar Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2015).
Dijelaskan Luhut, lobi kerjasama perdagangan lumrah terjadi di Amerika Serikat. Bahkan hanya dua negara yang pemerintahnya tidak menganggarkan biaya lobi yakni Indonesia dan Myanmar.
"Cuma dua negara yang tidak punya lobi di Amerika, Indonesia dan Myanmar atau Kamboja, yang lainnya punya sehingga Singapura, China, Filipina semuanya punya itu resmi oleh pemerintah," jelasnya.
Lobi ini dilakukan untuk memperlancar urusan kerjasama perdagangan oleh perusahaan. Tetapi bukan untuk merancang pertemuan kepala negara seperti yang diberitakan akhir-akhir ini yang diduga pemerintah RI membayar US$80.000 untuk mempertemukan Jokowi dengan Obama.
Terkait dengan tudingan itu, Presiden Jokowi tidak menanggapi secara berlebihan. Luhut mengatakan semua pertemuan Jokowi dengan Obama diurus oleh Kementerian Luar Negeri.
Bahkan jauh sebelum itu, Luhut sudah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan di White House untuk membicarakan agenda dengan Keduataan Besar.
"Jadi saya saran begini, pada kalian yang muda-muda enggak usah tuh kita terjebak, terbawa pada gendangnya orang luar. Itu pesan saya. Saya sebagai perwira mengatakan tidak ada yang salah yang kita buat, kita punya kehormatan, punya harga diri yang tidak akan kita jual ke negara manapun juga," tegas Luhut.
