Lemhanas: Sistem Keamanan Maritim Jamin Pengelolaan Sumber Daya Laut

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji menyatakan bahwa sistem keamanan maritim merupakan kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan terkait program pembangunan kemaritiman yang dicanangkan pemerintah.

"Hal ini mencerminkan bahwa masalah keamanan maritim merupakan salah satu faktor penting yang akan menentukan terjaminnya pengelolaan sumber daya maritim untuk kemakmuran rakyat," kata Budi di Gedung Lemhannas, Selasa (20/10/2015).

Hal tersebut, ia sampaikan dalam sambutannya di seminar nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII dengan judul "Sistem Keamanan Maritim Guna Mendukung NKRI Sebagai Negara Maritim Yang Berdaulat Dalam Rangka Tujuan Nasional".

Menurutnya, hingga saat ini keamanan laut kita masih diwarnai oleh berbagai pelanggaran seperti pencurian sumber daya laut, penyelundupan, pelintas batas ilegal, illegal fishing, drug trafficking, dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, hadirnya visi dan misi Presiden Joko Widodo yang berwawasan maritim, memberikan harapan baru untuk pembangunan kemaritiman nasional sesuai geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi Indonesia yang sangat potensial untuk menjadi negara maritim yang kuat dan berdaulat," kata Budi.

Sementara itu, menurut Budi, kegiatan seminar ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih gagasan dan pemikiran dari Lemhannas, khususnya PPRA LIII sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan negara maritim yang berdaulat demi mencapai tujuan nasional.

Melalui seminar ini, kata Budi, para peserta dapat merumuskan sebuah konsepsi strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

"Judul seminar ini, saya pandang relevan karena sesuai dengan visi dan misi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional," tuturnya.

Dalam seminar tersebut, hadir pula Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Agus Setiadji dan Pakar Hukum Maritim Universitas Indonesia Chandra Motik.