Bisnis.com, JAKARTA - SAAD GOERGE HATTAR tak bisa menyembunyikan kelelahannya usai menempuh penerbangan Amman—Jakarta lebih dari 10 jam, suatu pagi di bulan Juli. Selama lima hari berturut-turut, dia akan mengajar soal Target Pembangunan Berkelanjutan dalam satu pelatihan Thomson Reuters Foundation, pekan terakhir bulan itu. Saya bersama dengan sebelas wartawan lainnya, mendapatkan kesempatan belajar dengannya di kantor harian berbahasa Inggris, the Jakarta Post, di kawasan Palmerah Barat, Jakarta Barat.
“Apakah kalian tak keberatan, saya memejamkan mata sekitar 10—20 menit?” kata Hattar, ketika sesi perkenalan usai.
Tentu kami semua maklum. Kesan saya, Hattar orang yang mengerti cara mengajar yang baik— di antaranya melibatkan banyak diskusi atau menyelipkan hiburan video pendek soal Amman, ibukota Yordania, dengan alunan musik khas Timur Tengah.
Hattar, berusia 55 tahun, punya pengalaman hampir 30 tahun menjadi wartawan—terutama soal perang dan politik Timur Tengah. Tinggi badannya sekitar 170 sentimeter dengan perut membuncit. Kacamatanya sering menggantung di leher. Rambutnya mulai menipis di bagian depan. Sejak 2009 hingga Juni lalu, dia memimpin Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) yang didirikan pada 2006. Dia juga menanyakan masalah khusus apa yang ingin kami diskusikan dalam pelatihan tersebut.
“Dampak pembangunan pada masyarakat lokal dan kelompok adat,” kata Lily Nababan, seorang wartawati lepas, menjawab pertanyaan Hattar.
“Peranan lembaga keuangan dalam pembangunan,” ujar saya.
Target Pembangunan Berkelanjutan, adalah himpunan sasaran yang berkaitan dengan masa depan pembangunan internasional, sebelumnya diperdebatkan di Rio de Janeiro, Brasil pada 2012. Pembicaraan itu di antaranya adalah tentang memerangi kemiskinan dan kelaparan, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Paket itu akan menggantikan Target Pembangunan Milenium yang berakhir pada akhir tahun ini.
Hattar mengatakan latar belakang dirinya, yang meliput perang, membantu dirinya memahami persoalan pembangunan. Salah satunya soal sudut pandang kemanusiaan—masyarakat yang berbenturan langsung di lapangan. Ketika proyek-proyek pembangunan digulirkan, kata dia, media harus mengetahui siapa yang diuntungkan paling besar.
Soal agenda pembangunan global, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memang akan menggelar dua pertemuan penting menjelang akhir tahun ini. Pertemuan Mengadopsi Agenda Pembangunan Pasca-2105 di New York, Amerika Serikat pada September, misalnya, akan membahas sejumlah hal di antaranya perubahan iklim, air, energi dan hak atas pangan. Pada Desember, PBB menggelar Konfrensi Perubahan Iklim di Paris, Perancis, di antaranya menengahkan pelibatan multipihak—terutama sektor bisnis, untuk pencapaian aktivitas rendah karbon.
Namun perkataan Hattar soal pembangunan, mengingatkan saya pada sejumlah laporan kritis terhadap pelbagai proses tersebut di belahan dunia lain.
Ada penyelidikan dari the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada April, yang membuka bagaimana proyek sokongan lembaga multilateral macam Bank Dunia, memompa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Asia dan Afrika. ICIJ menemukan sedikitnya 3,4 juta orang—termasuk kelompok adat, disingkirkan dari tanahnya untuk proyek-proyek pembangunan: bendungan, proyek konservasi, dan pembangkit listrik. Di antaranya melalui dukungan the International Finance Corporation (IFC).
Rapor lainnya juga muncul dari 12 organisasi yang memerangi kemiskinan ekstrem—salah satunya Oxfam International, pada April. Laporan itu memaparkan bagaimana IFC meningkatkan pendanaannya secara dramatis—sejak krisis keuangan, kepada lembaga-lembaga finansial sepanjang 2008—2013, yang berkisar US$36 miliar. Mereka adalah bank komersial, perusahaan investasi dan pengelola kontrak investasi global.
“Saya menyaksikan para polisi hutan berseragam hijau mulai membakar,” kata Gladys Chepkemoi, perempuan asal Kenya yang kehilangan rumahnya akibat proyek konservasi, dalam laporan ICIJ. “Rumahku kini telah menjadi debu.”
“Dari orang-orang yang terkena dampak, 25% adalah kelompok adat dan 35% lainnya warga marjinal,” kata Dukhbandhu Bhoi, asal India terkait dengan proyek pembangkit listrik dalam laporan bersama Oxfam International. “Hak konstitusional yang mereka nikmati, dicemoohkan dan dibuat jauh lebih rentan.”
Saya kira peran Grup Bank Dunia maupun lima bank pembangunan lainnya—disebut Bank Pembangunan Multilateral— bersama dengan the International Monetery Fund (IMF), akan semakin populer. Ini terutama untuk urusan infrastruktur—dengan salah satu tujuannya, mengakhiri kemiskinan ekstrem. Pada periode 2016—2018, ketujuh lembaga itu berencana menyalurkan sekitar US$400 miliar lebih untuk pembangunan. Indonesia sendiri, menjadi bagian dari negara-negara Asia Tenggara yang ingin memompa proyek-proyek raksasa—bandara, bendungan, pelabuhan hingga pembangkit listrik, untuk menautkan koneksi regional dan global.
Ini tentunya, butuh kocek lebih besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
