Kabar24.com, MANADO - Meski tren perlambatan diprediksi masih menggelayuti perekonomian Provinsi Sulawesi Utara, Bank Indonesia optimitis pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara mampu mencapai 6,46% pada kuartal III/2015.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pertumbuhan ekonomi Sulut tercatat sebesar 7,01% pada kuartal III/2014, atau di atas rata-rata nasional yakni 5,01%.
“Becermin dari kinerja ekonomi Sulut pada kuartal II/2015, kami meyakini Bumi Nyiur Melambai [Sulut] dapat kembali membukukan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Manado Peter Jacobs di Manado, Senin (10/8/2015).
Hal tersebut, ungkapnya, didukung oleh posisi strategis Sulut sebagai pintu gerbang Asia Pasifik yang merupakan kawasan pusat lalu lintas perdagangan dunia. Sebagaimana diketahui, sumber utama pertumbuhan ekonomi Sulut adalah pertanian dan kehutanan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran.
Optimisme itu diperkuat dengan indeks tendensi konsumen (ITK) pada kuartal III/2015 diproyeksikan meningkat hingga 110,75 dibandingkan kuartal II/2015 yakni 103,46. Perkiraan membaiknya kondisi ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini dipengaruhi oleh meningkatnya rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi, dan penyelenggaraan pesta/hajatan.
Tidak hanya itu, beberapa sektor lainnya bakal turut menopang perekonomian Sulut pada awal paruh kedua tahun ini, misalnya penambahan pengoperasian jaringan broadband kabel optik di Kawasan Timur Indonesia, target pemerintah Provinsi untuk mendongkrak jumlah wisatawan asing hingga 30.000 di Sulut pada tahun ini, serta rencana kerja sama pengembangan energi panas bumi dan kerja sama peternakan sapi dengan Selandia Baru.
Dirinya juga mengungkapkan dorongan pertumbuhan ekonomi Sulut seiring dengan penyerapan belanja pemerintah sehingga mendorong sektor-sektor lain untuk bergerak.
Di lain pihak, Provinsi Sulut tengah menanti jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait permintaan untuk mencabut moratorium transshipment di kawasan ini. Pasalnya, kebijakan tersebut mengakibatkan nelayan, dan industri pengolahan ikan terpukul sehingga pengangguran bertambahan.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil mengungkapkan tuntutan tersebut disampaikan dalam paparan mengenai empat fokus area kerangka aksi Pemprov Sulut terkait Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia.
“Saya harap agar pemerintah pusat segera mencabut transhipment yang diberlakukan pada kapal-kapal nelayan Sulut. Akibat dari kebijakan pemerintah pusat tersebut sedikitnya seribu nelayan Sulut sekarang ini sudah tidak melaut lagi, alias menjadi pengangguran,” katanya.
