Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia menyingkirkan sekat-sekat yang membeda-bedakan pegawai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan Kalla dalam Rakornas ASN Kepegawaian 2015 yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (10/6).
Dia menegaskan salah satu fungsi ASN di samping melaksanakan kebijakan adalah juga memperkokoh kesatuan bangsa NKRI.
"Karena itu, sekat-sekat pegawai antarkabupaten, antarkota, provinsi dan nasional harus dihilangkan," ujarnya di Hotel Grand Sahid, Rabu (10/6).
Untuk mempersatukan lebih dari 4,3 juta PNS se-Indonesia, Kalla mendorong agar aparatur negara memiliki standar nasional. Namun, dalam implementasinya standar tersebut harus disesuaikan dengan kondisi daerah.
"Karena semuanya adalah sesuai aturan yang ada mempunyai sifat nasional, standar nasional, pengelolaannya sesuai aturan dan kebijakan lokal yang kita jalankan," imbuhnya.
Dengan standarisasi tersebut, mutasi ASN antardaerah atau pusat-daerah diharapkan dapat bergulir dengan lancar sesuai kebutuhan.
Untuk itu, lanjut Kalla, kebijakan pemerintah harus disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh ASN. Termasuk Undang-Undang No.5/2014 tentang ASN yang merupakan regulasi baru di kalangan birokrasi.
"Sekarang ini, dengan UU no.5/2014 tentang ASN terjadi suatu perubahan-perubahan yang mendasar dan harus disosialisasikan dengan baik karena kadang juga membingungkan," pungkasnya.
JK menambahkan ASN tidak perlu takut untuk mengambil kebijakan selama berada dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.
Pasalnya, akibat banyaknya kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang menyangkut pejabat negara, banyak ASN yang khawatir dan takut untuk melaksanakan kebijakan.
Dengan kondisi tersebut, banyak proyek dan program pembangunan yang mandek, penyerapan anggaran lamban, bahkan tidak terserap sama sekali.
"Mempercepat penyelesaian masalah dengan tetap sesuai aturan yang berlaku, tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Memang perlu keberanian mengambil tindakan, walaupun diketahui setiap pemimpin itu ada risiko dan tanggung jawab," tutur Kalla.
