Kabar24.com, JAKARTA -- Kepolisian RI mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk pembangunan Gedung Badan Reserse Kriminal Polri dan Pusat Laboratorium Forensik baru.
"Total anggarannya saya belum tahu persis yang jelas untuk tahun depan Rp300 miliar," kata Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Inspektur Jenderal Pol. Tito Karnavian saat ditemui di Kantor Kompolnas, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Tito mengungkapkan anggaran tersebut hanya diperuntukan bagi pembangunan dua gedung tersebut.
Gedung Labfor sendiri direncanakan akan dipindah ke wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sedangkan, Gedung Bareskrim tetap berada di kompleks Mabes Polri, nantinya gedung lama akan dibongkar digantikan dengan gedung yang baru.
"Di Sentul sudah ada tanahnya, di sana karena ada limbah kimia jadi kalau di dalam kota mencemari harus di luar. Jadi nanti akan dirobohkan," katanya.
Sebelumnya Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Budi Waseso mengungkapkan keinginannya memiliki Gedung Bareskrim baru.
"Lihat saja, ini bangunan 1954, kapasitas awalnya 300 orang. Tapi sekarang anak buah saya itu 1.643 orang," katanya di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/5).
Dengan situasi saat ini, ungkap Buwas, sudah tidak memadai mendukung operasional kerja penyidik. Menurut dia kontruksi bangunan juga sudah tidak sesuai karena dipaksakan menambah satu lantai.
"Gedung itu lantai empatnya tambahan, jadi ada kerawanan bangunan ini akan ambruk, karena sudah ada beberapa bagian yang retak," katanya.
Karena itu, pihaknya mengajukan ke pemerintah melalui pimpinan Polri agar dapat membangun gedung baru. "Ya terserah pemerintah memberikan atau tidak," katanya.
Saat disinggung mengenai program pemerintah tentang efisiensi anggaran, Komjen Buwas mengatakan jika pembangunan dinilai tidak perlu namun tetap dibangun maka itu tidak efisien.
"Ini hanya kewajiban kita di mana merasa perlu, entah diberi atau tidak ya lihat saja, yang penting sudah mengajukan," katanya.
Buwas mengatakan jika pembangunan gedung baru terealisasi, pihaknya akan berpindah sementara di gedung eks Pekerjaan Umum di wilayah Jati Baru, Jakarta Pusat.
"Itu rencananya, supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu," katanya.
