Bisnis.com, MALANG -- Kerusakan lahan gambut telah dimulai sejak dua dekade lalu, dan saat ini kerusakan serta dampaknya telah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan IklimKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arief Yuwono mengatakan kerusakan tersebut bukan saja disebabkan oleh hilangnya vegetasi di atasnya, melainkan karena terjadi pengurasan air gambut secara berlebih (over drainase) melalui saluran-saluran.
“Disinyalir adanya beberapa perusahan kelapa sawit di Riau dan Aceh, yang hamparan perkebunannya sudah mulai bermasalah, kini lahan usahanya dilepaskan/dijual kepada pihak lain,” katanya dalam rilis kepada Bisnis, Jumat (29/5/2015).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Workshop Nasional Kebijakan dan Tata Kelola Lahan Gambut di Indonesia” di Bogor. Acara ini dihadiri oleh para pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perencanaan Pembagunan Nasional,Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Juga, para pejabat dari Dinas Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan serta BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah, Jambi, Riau, Sumatera Selatan dan Nanggroe Aceh Darussalam, Direktur Wetlands International Indonesia, perwakilan dari kalangan dunia usaha (private sector), praktisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat.
Workshop ini melibatkan seluruh pihak yang berkentingan agar dapat memberikan rekomendasi dan alternatif solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia serta dapat bersama-sama menjalankan peraturan dan kebijakan pemerintah demi perbaikan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih baik di masa yang akan datang.
Pada awalnya, kata Arief, pembangunan saluran-saluran di atas lahan gambut lebih ditujukan untuk mengatur tata air bagi kegiatan pertanian dan untuk sarana transportasi kayu tebangan atau produk bukan-kayu dari dalam hutan.
Lahan gambut di Indonesia, yakni di Sumatera, Kalimantan dan Papua pada umumnya terletak di dataran rendah dekat pantai (< 80 km dari pantai) dan berada pada elevasi < 20 m dari permukaan laut.
Sehubungan dengan hal ini, lahan gambut di Indonesia sangat rentan terhadap genangan akibat adanya kenaikan muka air laut (menurut IPCC, kenaikan muka air laut sekitar 3 mm/tahun).
Peristiwa tergenangnya lahan gambut akan semakin di perparah dan dipercepat akibat materi gambut yang semakin berkurang akibat kebakaran dan oksidasi serta kedalamannya juga semakin berkurang akibat subsiden.
Hilang/berkurangnya materi gambut, mengakibatkan lahan gambut mengalami depresi (berbentuk cekungan) yang jika tergenang air akan menyerupai danau. Kondisi tergenangnya lahan gambut pesisir sudah mulai nampak di lahan gambut Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kalimantan Tengah.
Kementerian Pertanian pada Desember 2013 telah menerbitkan Atlas Lahan Gambut Terdegradasi Pulau Sumatera. Dari atlas ini diperlihatkan sekitar 2,5 juta hektar atau sekitar 38,5% dari total 6,5 Juta ha lahan gambut di Sumatera dikategorikan dalam status terdegradasi dan umumnya ditumbuhi oleh semak/belukar.
Indonesia telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengendalikan kerusakan ekosistem gambut mulai dari upaya di tingkat global, regional, nasional, sampai di tingkat lokal/daerah.
