Kabar24.com, SURABAYA - Dalam menggenjot jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik, Pemerintah Kota Surabaya seharusnya perlu menganggarkan dana promosi sedikitnya 4% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Pemkot Surabaya juga diharapkan mengaktifkan kembali badan atau lembaga yang khusus menaungi promosi pariwisata atau Surabaya Tourism Promotion Board (STPB) yang kini mati suri.
Head of International Hospitality and Tourism Business Universitas Ciputra, Agoes Tinus Lis Indrianto, mengatakan selama ini dana promosi dari Pemkot Surabaya sangat terbatas atau tidak sampai 1%, padahal Surabaya memiliki 40 obyek wisata menarik yang harus dipromosikan dan dibenahi.
"Keterbatasan promosi bukan dari pemkot saja tetapi juga keputusan dewan yang berwenang mengetuk anggaran yang disetujui. Mungkin anggota dewan tidak memiliki visi yang sama dengan pemkot. Idealnya memang 4% dari PAD seperti yang dilakukan Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Banyuwangi sudah melakukan," jelasnya dalam Media Gathering Humas Pemkot Surabaya, Selasa (19/5/2015).
Agoes memaparkan Surabaya memiliki potensi wisata yang menarik bagi wisatawan asing. Beberapa tahun terakhir ini, tren kunjungan wisman pun terjadi melalui jalur kapal pesiar di Pelabuhan Tanjung Perak.
Berdasarkan catatan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, pada 2015 bakal banyak kapal pesiar yang bersandar di Surabaya dengan total wisman yang tiba tahun ini mencapai 13.627 orang.
Kapal pesiar yang bakal bersandar di antaranya seperti Caledonian Sky dan Sun Princess sebanyak dua kali. Sepanjang semester I/2015 sudah ada beberapa kapal pesiar yang telah datang yakni Crystal Symphony, Silver Win, Rotterdam, Seabourn Odyssey dan Dawn Princess.
"Hal ini menunjukan sebenarnya Surabaya sudah menjadi Kota Wisata, dengan slogannya Sparkling Surabaya. Hanya saja, promosinya memang kurang greget," imbuh Agoes.
Dia menambahkan, penunjang ekonomi Surabaya selama ini ada tiga sektor yakni perdagangan, hotel dan restoran serya angkutan atau transportasi. Seharusnya, kata Agoes, pendapatan daerah yang berasal dari sektor tersebut bisa digunakan untuk promosi.
"Kalau swasta harus mengeluarkan dana pribadi untuk promosi, mungkin akan sulit karena dibenak pengusaha adalah keuntungan yang diperoleh jika berinvestasi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
