Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sudah sangat baik dalam penanganan pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, karena tidak menjadi pihak dalam Convention of Refugee 1951.
Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, mengatakan pemerintah telah bekerja sama dengan United Nation High Commissioner Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) untuk menangani pengungsi. Bahkan, pemerintah telah menyediakan tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan yang diperlukan.
“Sebagai negara yang bukan pihak dari Convention of Refugee 1951, apa yang dilakukan Indonesia sudah melebihi apa yang seharusnya dilakukan,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5).
Retno menuturkan pengungsi yang telah masuk ke wilayah Indonesia akan diverifikasi oleh UNHCR dan IOM, untuk memastikan apakah mereka benar-benar pengungsi, atau orang yang ingin pindah untuk alasan ekonomi.
Menurutnya, dirinya akan menemui menteri Luar Negeri Malaysia dan Menteri Luar Negeri Thailand untuk membahas pengungsi yang semakin marak di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah juga secara aktif melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan Pemerintah Myanmar untuk mengatasi masalah pengungsi.
“Dengan Myanmar, Indonesia selalu melakukan pembahasan yang konstruktif. Kami menyampaikan isunya, dan terlibat secara konstruktif,” ujarnya.
Sekedar diketahui, pemerintah telah menerima 1.346 orang pengungsi pada pekan lalu melalui empat gelombang kedatangan. Pada gelombang pertama, setidaknya ada 558 orang pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, kemudian gelombang kedua 644 orang, gelombang ketiga 47 orang, dan gelombang keempat 96 orang.
