Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan kerja sama antaranegara non blok dapat ditingkatkan pada berbagai bidang di tengah kondisi geopolitik yang terfragmentasi.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menjelaskan, gerakan non blok yang dilahirkan dari Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 70 tahun lalu bahkan semakin relevan di tengah situasi geopolitik saat ini.
Dia menjelaskan, gerakan non blok dilahirkan di tengah kondisi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet yang bertujuan agar negara-negara anggotanya tidak berpihak pada salah satu pihak yang berseteru.
Arif menuturkan, fragmentasi geopolitik yang terjadi saat ini adalah kondisi yang serupa dengan Perang Dingin, di mana negara-negara terkadang dipaksa untuk memilih satu sisi dalam konflik yang berbeda.
"Jadi itu membuatnya lebih relevan bagi negara-negara dalam gerakan non blok untuk bergerak maju secara strategis dengan lebih mandiri. Menurut saya negara-negara non blok memiliki lebih banyak daya tawar dalam berdiskusi dengan negara-negara besar yang berbeda," kata Arif dalam diskusi CSIS "70th Anniversary of the Asian-African Conference di Jakarta pada Rabu (16/4/2025).
Di sisi lain, dia mengatakan gerakan ini perlu ditindaklanjuti dengan beragam kerja sama yang saling menguntungkan untuk negara-negara non blok ataupun negara global south.
Baca Juga
Salah satu bidang potensial yang dapat dikerja samakan antara negara non blok adalah mineral kritis (critical mineral). Arif menyebut, beberapa negara non blok memiliki kekayaan mineral kritis, seperti Indonesia, Afrika Selatan, Chile, dan lainnya.
Arif menjelaskan, hingga saat ini negara-negara non blok belum pernah melakukan diskusi secara komprehensif. Padahal, mineral kritis memiliki peran krusial pada teknologi-teknologi terkini yang dapat meningkatkan perekonomian sebuah negara.
"Karena mineral kritis yang sedang kita bicarakan relevan untuk teknologi baru. Kita dapat saling belajar tentang cara mengelola mineral kritis masing-masing," jelasnya.
Bidang lain yang potensial untuk dikembangkan untuk negara-negara non blok adalah iklim, terutama dari sisi pendanaan. Arif memaparkan, dalam Perjanjian Paris, negara-negara Barat telah menjanjikan US$100 miliar kepada negara-negara berkembang untuk pendanaan iklim (climate financing).
Namun, melihat kondisi geopolitik yang kurang optimal, hal ini kemungkinan tidak terwujud. Dia menuturkan, negara-negara non blok perlu bekerja sama untuk melihat apa saja alternatif dari pendanaan iklim.
Selanjutnya, negara-negara non-blok juga dapat bekerja sama pada sisi penentuan harga emisi gas rumah kaca atau carbon pricing. Menurut Arif, negara-negara tersebut perlu duduk bersama untuk membahas metode penentuan carbon pricing yang tepat.
Dia menilai, metode penetapan harga karbon, belum disetujui atau bahkan belum dipahami oleh banyak negara nonblok. Oleh karena itu, penyeragaman metode penghitungan carbon pricing menjadi vital karena hal itu dapat membantu dalam pembiayaan iklim hingga pembangunan negara-negara tersebut.
.jpg?w=300&h=221)
