Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Korupsi Izin Tambang Tanah Laut: Penyuap Anggota DPR Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Andrew Hidayat, Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), penyuap seorang anggota DPR dari Fraksi PDI-P Andriansyah.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 15 Mei 2015  |  20:31 WIB
Korupsi Izin Tambang Tanah Laut: Penyuap Anggota DPR Diperiksa KPK
Tersangka dugaan suap usaha tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang juga anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Adriansyah berada dalam kendaraan tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/4). - Antara/Sigid Kurniawan
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Andrew Hidayat, Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), penyuap seorang anggota DPR dari Fraksi PDI-P Andriansyah.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Andrew diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi terhadap Andriansyah untuk memuluskan perizinan usaha tambang batubara PT MMS yang telah lama beroperasi di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"AH (Andrew Hidayat) diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," tutur Priharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Seperti diketahui, Adriansyah dan Andrew telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah operasi tangkap tangan di dua lokasi terpisah, Bali dan Jakarta, Kamis (9/4).

Mereka diciduk bersama seorang kurir pengantar duit suap yang kemudian dilepaskan oleh KPK dan belakangan diketahui sebagai anggota Polsek Metro Menteng Brigadir Polisi Satu Agung Krisdiyanto.

Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Sementara Andrew disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tanah laut
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top