Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tolok Ukur Serapan Anggaran, Jokowi Kantongi Nama Menteri yang Siap Diganti?

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan Presiden Joko Widodo sudah memiliki bahan evaluasi menteri-menteri Kabinet Kerja. Salah satu tolak ukurnya, penyerapan anggaran kementerian.
Presiden Joko Widodo saat Ground Breaking RS Moh Ridwan Meuraksa Pinang Ranti Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015)./JIBI-Akhirul Anwar
Presiden Joko Widodo saat Ground Breaking RS Moh Ridwan Meuraksa Pinang Ranti Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015)./JIBI-Akhirul Anwar

Bisnis.com, JAKARTA--‎Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan Presiden Joko Widodo sudah memiliki bahan evaluasi menteri-menteri Kabinet Kerja. Salah satu tolak ukurnya, penyerapan anggaran kementerian.

Yuddy menuturkan tidak ada masalah krusial dan fundamental pada sisi kelembagaan yang membuat‎ kementerian/lembaga lamban menyerap anggaran dan merealisasikan proyek-proyek APBN.

"Masalahnya ada di menterinya masing-masing untuk percepat bisnis proses dalam rangka implementasi program kerja masing-masing dan serapan anggaran," tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

‎Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (13/5/2015), Presiden Joko Widodo menekankan agar jajaran Kabinet Kerja segera menyelesaikan masalah kelembagaan yang berpengaruh pada pencairan anggaran dan pertumbuhan ekonomi.

"Sebelum masuk kepada pembahasan RKP 2016, saya ingin memperingatkan kembali masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian. Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk kepada masalah pencairan anggaran," tegasnya di Kantor Presiden, Rabu (13/5/2015).

Jokowi melanjutkan pencairan anggaran kementerian/lembaga negara akan berdampak pada penyerapan anggaran yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Seperti diberitakan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2015 melambat ke level 4,7%. Adapun target yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 5,7%.

"Hati-hati! Saya harapkan, sebetulnya sudah saya ingatkan ini sejak Januari, tapi mungkin belum banyak yang punya feeling bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi, pada melambatnya ekonomi," katanya.

Jokowi juga menyesalkan ada sejumlah kementerian yang Peraturan Presidennya belum ditandatangani hingga Mei 2015 ini.

"Presiden sudah beri warning pada menteri-menterinya bahwa waktunya sudah habis untuk leha-leha, harus bekerja. Sudah diingatkan sebelumnya tentang pentingnya serapan anggaran. Dengan warning presiden seperti itu, maka dapat disimpulkan presiden sudah memiliki bahan evaluasi terhadap masing-masing menterinya," kata Yuddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ana Noviani
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper