Bisnis.com, PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan mengganti manajemen sejumlah BUMD yang dinilai gagal berkontribusi terhadap PAD daerah itu.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) Sumbar 2014 dari BUMD jauh dari target menyusul tidak adanya setoran deviden dari sejumlah BUMD.
“Masa ada BUMD yang realisasi PAD-nya 0%. Ini artinya apa, ga ada gunanya itu BUMD,” katanya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2015).
Menurutnya, rendahnya realisasi PAD dari sejumlah BUMD itu disebabkan manajemen perusahaan yang ala kadarnya. Untuk itu, dia meminta Pemprov Sumbar tegas mengawasi serta mengganti manajemen yang dinilai tidak kompeten.
Laporan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar menyebutkan sepanjang 2014 hanya tiga BUMD yang menyetorkan PAD kepada pemerintah, sisanya nihil.
Ketiga BUMD itu adalah PT BPD Sumbar alias Bank Nagari dengan realisasi 94,51% dari target PAD Rp86,50 miliar atau terpenuhi Rp81,75 miliar. Lalu PT Grafika yang menyetor Rp169 juta dari target Rp216 juta atau terealisasi 78,62%.
Kemudian, PT Askrida dengan realisasi Rp109,10% atau Rp12,28 miliar dari target Rp11,26 miliar. Sedangkan PT ATS, PT Dinamika, dan PT Balairung tidak menyetorkan pendapatan atau PAD.
PT Balairung misalnya, BUMD yang mengelola Hotel Balairung di Matraman, Jakarta, itu dibebani target PAD Rp1,98 miliar, tetapi tidak menyetor sepersen pun.
Supardi mengatakan manajemen Balairung beralasan tidak bisa menyumbang PAD karena keuntungan digunakan manajemen untuk biaya penyusutan.
“Tetapi itu kan besar sekali. Kami yakin ada yang salah dengan manajemennya,” kata anggota Fraksi Gerindra itu.
Dia meminta Pemprov Sumbar mengganti manajemen sejumlah BUMD yang dinilai tidak layak, serta menerapkan sistem manajemen yang transparan.
Adapun, untuk tahun ini, penyertaan modal daerah hanya diberikan kepada Bank Nagari, PT Grafika Sumbar, dan PT Jamkrida Sumbar.
