Bisnis.com, BALIKPAPAN—Percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan Timur dinilai dapat mendorong minat para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kaltim hingga tiga kali lipat.
Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Kadin Balikpapan Rendi Susiswo Ismail ini berkenaan dengan proses pembangunan jembatan pulau balang, jembatan melawai-nipah nipah, dan proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda.
“Permasalahan infrastruktur ini kan yang selama ini seringkali dikeluhkan banyak orang. Itu alasan kenapa pelaku usaha terkadang enggan berinvestasi ke Kalimantan,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2015).
Dia mengatakan dengan terjalinnya konektifitas antar wilayah di Kalimantan Timur, rantai pendistribusian barang juga akan semakin lancar dan memudahkan para pelaku usaha skala besar untuk mendistribusikan barang secara merata.
Selain itu, dengan lancarnya rantai distribusi barang, maka kesempatan Kaltim untuk mengembangkan industri manufaktur juga semakin besar. Menurutnya, Kaltim sangat mumpuni untuk dijadikan wilayah dengan industri manufaktur yang kuat.
“Saat ini industri manufaktur banyaknya ada di Pulau Jawa karena infrastruktur di sana sudah bagus. Kalau Kaltim infrastrukturnya bagus, jelas layak dijadikan wilayah industri manufaktur. Letaknya saja strategis,” tambah Rendi.
Balikpapan sendiri, lanjutnya, sebagai gerbang masuk Kaltim sudah mendukung pengembangan industri manufaktur dengan adanya pelabuhan peti kemas dan bandar udara yang dapat mendukung alur distribusi barang.
“Balikpapan ini bisa dijadikan sentra, apalagi kalau pembangunan jembatan itu dibarengi dengan pembangunan jalan dan infrastruktur lain. Dampaknya bagi dunia usaha pasti sangat luar biasa,” ungkapnya.
Saat ini, realisasi pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan yang dikerjakan secara multiyears ini masih terkendala oleh pembebasan lahan untuk pengerjaan paket I dan V yang ditangani oleh Pemkot Balikpapan.
Sementara untuk pembangunan jembatan pulau balang yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan, saat ini masih dalam proses pembangunan fisik dengan sumber dana dari APBN.
Lebih lanjut, Rendi berharap baik pemerintah pusat dan daerah dapat berkomitmen untuk segera menyelesaikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersebut di Kaltim.
“Regulasi pemerintah harus berpihak pada kepentingan itu. Harus ada susunan anggaran yang konkrit antara proporsi pemerintah pusat dan daerah. Kalau begitu nanti sektor swasta pun akan siap untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” tukasnya.
