Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Jokowi akan mengundang sekitar 42 duta besar negara Organisasi Konferensi Islam alias OKI untuk menyampaikan sikap Indonesia terhadap situasi dunia Islam yang terjadi saat ini.
Dalam pertemuan yang akan berlangsung di Istana Merdeka pada Rabu (15/4/2015) pukul 09.00 WIB itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo bersama para duta besar akan membahas upaya untuk meredakan situasi yang sedang memanas di sejumlah negara Islam.
“Kami akan membahas upaya yang dapat dilakukan bersama demi memberi kedamaikan yang lebih baik di negara-negara Islam, khususnya OKI,” jelasnya seusai melakukan pertemuan dengan para tokoh Islam di Rumah Dinas Wakil Presiden, Selasa (14/4/2015) malam.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menambahkan pihaknya mendukung kepala negara untuk memprakarsai mediasi antara negara-negara muslim yang bertikai demi menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.
Menurut dia, tokoh Islam nasional bersepakat agar gejolak yang terjadi di dunia Islam tidak masuk ke dalam negeri sehingga keamanan dan ketentraman tetap bisa terjaga.
“Lewat kesempatan ini, kami mengimbau seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia untuk memelihara kerukunan, dan kedamaian,” tuturnya.
Din berpendapat gejolak yang terjadi di dunia Islam, khususnya Timur Tengah, tidak terlepas dari faktor eksternal. Kendati demikian, solusi tetap sangat bergantung pada daya tahan internal dunia Islam itu sendiri
“Walaupun orang lain mengobok-obok dunia Islam, kalau kita kuat, Insya Allah tidak akan mempan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja bertemu ketua majelis ulama dan para tokoh organisasi masyarakat (Ormas) Islam.
Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu membahas masalah-masalah yang dihadapi dunia Islam dan efeknya kepada bangsa ini. Mulai persoalan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) hingga perang Yaman.
Dalam pertemuan turut hadir Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Sosial Khififah Indar Parawansa, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua MUI Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua GP Anshor Nusron Wahid.
