Bisnis.com, JAKARTA--Perubahan status Teluk Benoa di Kabupaten Badung, Bali dari kawasan konservasi perairan menjadi kawasan pemanfaatan umum dinilai telah sesuai dengan faktor keilmuan.
Pakar Pengelolaan Pesisir dan Laut IPB Profesor Dietriech G. Bengen mengatakan kawasan konservasi secara rutin dikaji ulang oleh Badan Litbang Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Memang semua kriteria sudah tidak memenuhi sebagai kawasan konservasi perairan," kata Dietriech, Jumat (10/4).
Salah satunya, lantaran sudah berdiri tol atas laut yang menghubungkan Nusa Dua-Ngurah Rai-Tanjung Benoa yang melintasi Teluk Benoa.
Selain itu, kawasan Teluk Benoa juga mengalami sedimentasi sehingga permukaan laut naik belasan sentimeter per tahun. Akibat pendangkalan tersebut, Teluk Benoa susut alias tidak lagi tergenang air dalam dua kali sehari.
Adapula pencemaran akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali dan degradasi ekosiste pesisir, sumber daya ikan, dan mangrove.
"Jadi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai konservasi perairan. Perpres No.51/2014 yang merubah status Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi kawasan pemanfaatan umum tidak keliru," ujarnya.
Dengan terbitnya Perpres tersebut, perusahaan milik taipan Tomy Winata PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengajukan izin lokasi proyek reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektare meliputi 400 ha area development, 200 ha ruang terbuka hijau, dan 100 ha kanal atau badan air.
"Saya bilang proyek ini bisa jalan asal benar-benar ada normalisasi sungai mati yang tertutup sampah dan mengalami pendangkalan, serta merawat mangrove. Ini memang perlu direvitalisasi," pungkasnya.
