Kabar24.com, JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin meminta Denny Indrayana tidak melempar tanggung jawab soal kasus dugaan korupsi pengadaan sistem payment gateway yang ditengarai mencapai Rp32 miliar.
"Semula pak Denny itu sudah menyampaikan pernyataan kalau dia bertanggung jawab penuh terhadap upaya untuk mencegah pungli dan mempercepat pelayanan publik [melalui sistem payment gateway], dan itu sudah bagus. Tetapi pada saat proses ini bergulir ada pernyataan beliau yang melemparkan tanggung jawab, ini kurang baik," kta Amir Syamsuddin saat dijumpai di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/3/2015).
Amir mengatakan dirinya selaku menteri kala itu memang mengetahui proyek sistem payment gateway yang diprakarsai eselon I dalam hal ini mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana, lantaran proyek itu membutuhkan peraturan yang ditandatangani menteri.
Amir menilai tujuan Deny memprakarsai sistem itu sudah baik untuk mencegah pungutan liar. Namun, ketika ada masalah dalam prosesnya, Denny tidak bisa secara defensif melemparkan itu pada orang lain.
"Posisi Denny yang sudah mendapat simpati publik seharusnya dipertahankan jangan melemparkan ke orang lain," kata Amir.
Sementara itu Amir meminta persoalan dugaan kerugian negara Rp32 miliar dalam pengadaan sistem payment gateway agar diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara prosedural berdasar norma akuntasi.
Sebelumnya Kuasa hukum Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana Defrizal Djamaris menyebut sistem payment gateway yang digagas Denny turut diketahui oleh Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan HAM karena sistem itu membutuhkan peraturan menteri.
Defrizal menolak jika dia disebut menuding Amir bertanggung jawab atas proyek yang menjerat Denny Indrayana itu. Defrizal hanya mengatakan proyek itu diketahui Menteri, dan posisi Denny selaku Wakil Menteri hanyalah sebagai pengawas.
Defrizal mengatakan bahwa pernyataannya bukan pula untuk menuding Amir ikut terlibat dalam kasus yang menjerat kliennya. Jika memang penyidik menemukan unsur pidana, dia meminta kepolisian menindaklanjuti sesuai prosedur. []
