Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi terkait realisasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
"(Ada) dugaan dana siluman di APBD Jakarta dan dugaan korupsi terkait realisasi APBD Jakarta 2012-2013 dan seterusnya, diawali dengan laporan Ahok ke KPK maka ICW sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dengan transparansi gerakan pemberantasan korupsi juga melaporkan beberapa dugaan korupsi dan dugaan kerugian negara," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW Firdaus Ilyas di gedung KPK Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Pada 27 Februari 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melaporkan kejanggalan APBD ibukota periode 2012-2015 ke KPK misalnya dengan selisih e-budgeting antara kesepakatan di paripurna dan yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri mencapai Rp12,1 triliun untuk tahun anggaran 2015-2016.
Firdaus mengaku membawa sejumlah data yang mendukung pelaporannya tersebut. "Terutama untuk sektor layanan pendidikan di DKI Jakarta, data yang kami punya berasal dari dokumen kontrak, proses lelang, penunjukan, pembentukan harga dan pemilihan pemenang lelang," tambah Firdaus.
Nilai kerugian negara yang diduga karena tindakan korupsi tersebut mencapai Rp278 miliar. "Dari beberapa paket kegiatan kami laporkan paling tidak ada tiga paket kegiatan yang agak besar itu total nilai kerugian negara hampir Rp278 miliar, termasuk di dalamnya UPS (uninterruptible power supply), 'printer scan' tiga dimensi, buku dan ada beberapa lagi dugaan paket kegiatan terutama dinas pendidikan," tambah Firdaus.
Namun total potensi penyimpangan baik dari dinas maupun suku dinas adalah mencapai Rp1,2 triliun. "Itu baru dari Komisi E terutama bidang pendidikan," tambah Firdaus.
Korupsi tersebut menurut Firdaus melibatkan eksekutif, legislatif dan rekanan swasta. "Eskalasinya tidak hanya libatkan dugaaan ekskutif tapi juga legislatif termausk juga pihak ketiga yaitu vendor-vendor dan penyedia barang dan jasa," tegas Firdaus.
Ia mengaku pelaporan tersebut adalah yang pertama. "Ini baru laporan awal kami terkait dugaan penyimpangan pengelolaan APBD DKI Jakarta dan tentu kami akan terus 'up date'. Paling tidak ini bisa jadi momentum dalam perbaikan pengelolaan APBD," ungkap Firdaus.
Sebelumnya diketahui bahwa Basuki menemukan anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun setelah konsep APBD yang disahkan dikirimkan ke Kemendagri.
.jpg?w=300&h=221)
