Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Remisi Menkumham Berbau Politis, (Ternyata) Koruptor Terbanyak dari PDIP

Keinginan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly untuk memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi merupakan motif politik, bukan berdasarkan yuridis.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 18 Maret 2015  |  16:15 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) - Antara
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Keinginan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly untuk memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi merupakan motif politik, bukan berdasarkan yuridis.

Demikian dikemukakan Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma dalam dialog kenegaraan dengan tema “Remisi Buat Terpidana Korupsi, Apa alasannya?” di Gedung DPD , Rabu (18/3/2015).

Alvon beralasan sikap Yasonna itu lebih didasarkan pada kenyataan bahwa terpidana korupsi lebih banyak berasal dari kader PDI-Perjuangan yang merupakan partainya sendiri.

"Ada fenomena menarik yang menjadi terpidana korupsi itu paling banyak dari kader PDI-Perjuangan. Dimana indeks KPK sebesar 10,7% atau sebanyak 157 kasus (menjerat kader PDIP). Artinya ini ada motif politik bukan bermuatan yuridis,"  ujar Alvon menegaskan.

Alvon bahkan meragukan kalau pemberian remisi kepada para koruptor yang dinilai berdasarkan  kelakuannya selama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Apalagi mengingat orang-orang Lapas tersebut masih gampang disuap, ujarnya.

"Yang menilai itu kan orang-orang dari pemasyarakatan, nah itu permasalahannya. Orang-orang ini ni masih bermasalah," ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menilai bahwa semua narapidana berhak mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat termasuk narapidana dalam perkara korupsi.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sudah diatur bahwa narapidana dalam perkara korupsi, terorisme, dan narkotika tidak bisa diberikan remisi atau pembebasan bersyarat (PB).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menkumham remisi
Editor : Bambang Supriyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top