Kabar24.com, BANDUNG - Penerapan penyusunan anggaran secara elektronis alias e-budgeting yang memicu konflik di DKI Jakarta malah menjadi primadona baru bagi Pemprov Jabar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan menerapkan sistem e-budgeting dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2015 dan RAPBD Murni 2016 seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat Sri Mulyono, di Bandung, Jumat (13/3/2015), mengatakan pihaknya saat ini sudah mematangkan persiapan menggunakan sistem e-budgeting dalam APBD.
"Jadi penggunaan sistem tersebut akan mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) online yang sudah ada," kata dia.
Sri meyakini Pemprov Jabar dipastikan tidak akan mengalami kesulitan karena RKPD online sudah dimulai sejak dua tahun terakhir.
"Seperti untuk bantuan sosial setiap usulan masyarakat nanti masuk ke setiap dinas dan diverifikasi. Sehingga dimasukan ke RKPD online," kata dia.
Sedangkan untuk bantuan keuangan, lanjut Sri, usulan datang dari dinas di kabupaten/kota disertai surat pengantar kepala daerah masing-masing.
"Kemudian mekanisme yang sama dilakukan dinas di provinsi sebelum dimasukan ke RKPD online. Jadi alurnya makin jelas dan ketat," katanya.
Dikatakan Sri, penerapan sistem e-budgeting ini akan didahului pembuatan peraturan gubernur mengenai RKPD online karena pergub soal bansos dan bantuan keuangan sudah lebih dulu dibuat.
Dirinya menilai apabila sistem penganggaran tersebut jadi diterapkan maka kasus yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta tidak akan terjadi di Jabar.
"Dan saya kira tidak akan ada, karena polanya sama dengan e-budgeting DKI," katanya.
