Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Nursyahbani: Bila Mantan Kepala PPATK Tersangka, Bareskrim Lebay

Pengacara Senior Nursyahbani Katjasungkana menilai sikap Bareskrim Polri terlalu berlebihan jika menetapkan mantan Kepala PPATK, Yunus Husein sebagai tersangka hanya karena kicauannya di akun twitter pribadinya.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 24 Februari 2015  |  20:41 WIB
Nursyahbani: Bila Mantan Kepala PPATK Tersangka, Bareskrim Lebay
Nursyahbani Katjasungkana
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pengacara Senior Nursyahbani Katjasungkana menilai sikap Bareskrim Polri terlalu berlebihan alias lebay jika menetapkan mantan Kepala PPATK, Yunus Husein sebagai tersangka hanya karena kicauannya di akun Twitter pribadinya.

Seperti diketahui, Mantan Ketua PPATK Yunus Husein tersebut telah dilaporkan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Fauzan Rachman bersama dengan dua pimpinan KPK nonaktif lainnya, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dan masuk laporan TBL/38/I/2015/Bareskrim.

Yunus dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga membocorkan rahasia negara melalui akun Twitter pribadinya dengan menyebutkan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan adalah salah satu calon menteri yang mendapatkan rapor merah dari KPK pada saat pembentukan Kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Berlebihan saja Bareskrim itu menetapkan tersangka," tutur‎ Nursyahbani saat dimintai konfirmasinya, Selasa (24/2/2015).

Nursyahbani meyakini jika keadaan seperti saat ini dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan semua orang yang masuk dalam kelompok pemberantasan korupsi dapat dijadikan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

"Bisa jadi nanti, semua orang yang masuk dalam kelompok pemberantasan korupsi langsung dikriminalisasi," kata Nursyahbani.

Menurutnya, kicauan di akun Twitter pribadi Yunus tersebut bukan rahasia negara lagi. Pasalnya, menurut dia, publik sudah mengetahui bahwa Komjen Pol Budi Gunawan adalah salah satu kandidat yang tidak lolos menjadi seorang menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Kalau soal rapor merah itu kan sudah diketahui publik, karena dari 42 orang yang dimasukkan dalam daftar kabinet dan dikonsultasikan kepada KPK, ada beberapa nama yang memang dapat rapor merah," ujar Nursyahbani.

Dia menegaskan pihaknya siap untuk pasang badan dan memberikan bantuan hukum kepada Yunus, jika Bareskrim Polri menetapkan Yunus sebagai tersangka hanya karena kicauan di akun twitter pribadinya.

"Kita siap memberikan bantuan. Tadi malam Pak Yunus juga sudah datang di rapat tim pengacara dan meminta bantuan tim advokat," tukasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

twitter bareskrim pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) KPK vs Polri
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top