Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo membatalkan Budi Gunawan Rabu (18/2/2015) di Jakarta sebagai Kapolri mendapatkan sambutan dari sejumlah pihak, dari mulai GP Ansor hingga Ketua DPR.
Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan terbaik dalam mengatasi polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri, dimana lebih mendahulukan kepentingan bangsa.
"Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan terbaik. Kita harus junjung tinggi dan hormati. Ini keputusan terbaik dan kita berharap tidak ada gesekan lagi," kata Nusron Wahid dalam keterangannya, yang di terima di Jakarta, Kamis.
2. Indonesia Corruption Watch: Langkah Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai kepala Polri dan memberhentikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai hal yang melegakan tetapi belum menggembirakan.
"ICW menilai meski lamban, langkah Presiden tersebut merupakan langkah kompromi untuk menjawab polemik yang terjadi. Meskipun melegakan namun belum cukup menggembirakan," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan (foto Antara) melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ade mengatakan langkah tersebut bisa dianggap sebagai berita yang menggembirakan karena Presiden akhirnya mau menarik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai dengan aspirasi rakyat.
3. Setara Institute: Keputusan Presiden Jokowi terkait KPK-Polri untuk sementara dapat mengakhiri ketegangan antardua institusi hukum tersebut, meskipun belum cukup menyelamatkan institusi KPK.
"Sangat disayangkan, Presiden Jokowi sama sekali tidak bersikap atas kriminalisasi lanjutan terhadap pimpinan dan penyidik KPK," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Rabu.
4. Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono: Keputusan Presiden Joko Widodo yang batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri serta memberhentikan sementara dua pimpinan KPK merupakan pilihan terbaik.
"Saya percaya Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan, sudah dipertimbangkan secara matang, baik dari aspek politik, hukum, maupun hubungan antarlembaga secara profesional," kata Agung Laksono di sela diskusi yang diselenggarakan DPP AMPI di Jakarta, Rabu malam.
Menurut Agung Laksono, dengan keputusan tersebut, Presiden Jokowi ingin mengakhiri ketegangan yang terjadi dan tetap menjaga hubungan baik antara Polri dan KPK maupun dengan lembaga-lembaga lainnya. "Keputusan Presiden Jokowi ini patut disyukuri. Semoga menjadi jalan keluar terbaik," katanya.
5. Ketua DPR RI Setya Novanto: Menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri sekaligus keputusan Presiden yang mengusulkan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri.
"Saya menghormati langkah Presiden Jokowi yang sudah mengambil sikap," kata Setya Novanto (foto JIBI) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Novanto, jika Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Komjen Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri, maka Presiden harus mengirimkam surat ke DPR RI untuk diproses lebih lanjut.
Namun, DPR RI sudah menutup masa persidangan kedua tahun 2014-2015 pada Selasa ini, dan baru akan memasuki masa persidangan ketiga mulai 23 Maret mendatang. "DPR RI akan memproses surat Presiden pada masa persidangan ketiga," katanya.
6. Angota Komisi III DPR RI Junimart Girsang: Keputusan Presiden Joko Widodo tidak melantik calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan merupakan hak proregatif presiden.
"Presiden memiliki hak prerogatif untuk melantik atau tidak melantik calon Kapolri," kata Junimart Girsang (foto DPR.go.id) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
7. Pengamat Politik Populi Center Nico Hardjanto: Keputusan Presiden Joko Widodo mengatasi silang sengkarut dalam kisruh antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan yang paling optimal.
"Keputusan yang paling optimal untuk menyelesaikan kisruh silang sengkarut Polri-KPK dan meredam kegaduhan yang berkelanjutan," katanya saat dihubungi Antara, Rabu.
