Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Segera Umumkan Nasib BG, ICW Serukan Batalkan

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta ppresiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.
Komjen Pol Budi Gunawan/wikipedia.ord
Komjen Pol Budi Gunawan/wikipedia.ord

Kabar24.com, JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta ppresiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.  

Emerson Yuntho, Koordintor Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, mengatakan Jokowi harus segera membatalkan pencalonan budi gunawan tanpa harus menunggu putusan sidang praperadilan.

Menurutnya, putusan praperadilan bukan hal akhir karena penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggugurkan status itu.

“KPK tidak punya mekanisme SP3. Jadi KPK akan melanjutkan sampai ke pengadilan tindak pidana korupsi [tipikor],” katanya saat berdialog dengan DPD, Kamis (12/2).

Desakan ICW itu muncul pada akhir pekan batas janji Jokowi untuk mengumumkan nasib Budi Gunawan. Jokowi pernah berujar, nasib Budi Gunawan akan diumumkan pada pekan ini.

Jika membatalkan pencalonan Budi Gunawan, jelasnya, Jokowi bisa lantas mengganti calon kapolri baru dengan nama-nama yang sudah diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Seperti diketahui, Kompolnas telah mengajukan enam nama baru calon kapolri kepada Jokowi. Nama-nama itu a.l. Wakapolri Badrodin Haiti, Irwasum Dwi Priyatno, Kabaharkam Putut Eko Bayu Seno, Kabareskrim Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar, serta Sekretaris Utama Lemhanas Suhardi Alius.

Selanjutnya, lanjutnya, Jokowi tinggal menggandeng KPK, PPATK, Komnas HAM, dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelia nama-nama itu. “Dengan demikian, Polri akan memiliki pemimpin yang relatif bersih,” kata Emerson.

Atas desakan itu, Irman S Gusman, Ketua DPD, mendukung sepenuhnya desakan ICW. Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mengatasi salah satu masalah utama bangsa, yaitu korupsi. “dengan adanya institusi penegak hukum yang bersih, demokrasi yang berjalan masih prosedural,” katanya.

Desakan itu, paparnya, sejalan dengan salah satu agenda reformasi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Tanah Air. “DPD akan bekerja keras agar penegakan hukum di Tanah Air berjalan lancar.”


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper