Kabar24.com, JAKARTA – Para menteri pembantu Presiden Joko Widodo sepertinya punya pandangan yang berbeda mengenai keputusan apa yang harus diambil Jokowi terkait dengan calon Kapolri dan Komjen Pol. Budi Gunawan.
Mensesneg Pratikno yang juga disebut-sebut sebagai orang dekat Presiden Jokowi menyarankan agar Komjen Pol Budi Gunawan mundur saja dari pencalonan dirinya sebagai Kapolri karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan begitu persoalan terkait dengan kisruh calon kapolri dengan sendirinya akan mereda.
Menurut Pratikno, Presiden Jokowi akan segera mengumumkan keputusannya soal nasib calon Kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan.
"Presiden menghadapi realita calon Kapolri disetujui oleh parlemen tapi kenyataannya yang bersangkutan berstatus tersangka. Dua dilema ini tidak mudah dicari solusinya. Akan lebih indah kalau pak BG mundur. Kalo tidak maka dilema ini harus diselesaikan. Pada akhirnya Presiden akan segera putuskan," kata Pratikno, Selasa (3/2/2015).
Mensesneg menyampaikan Presiden Jokowi intinya mengikuti proses hukum yang berlaku dan berharap semua pihak juga mendukung terlaksananya proses tersebut.
Sejauh ini Presiden Jokowi belum mengambil keputusan atas nasib calon Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan. Presiden pada hari Kamis (29/1/2015) telah bertemu dengan sejumlah pihak untuk mendengarkan aspirasi soal disharmonisasi KPK-Polri dan pelantikan Budi Gunawan.
Tim Independen yang dibentuk Presiden Jokowi telah merekomendasikan agar Presiden tidak melantik Budi Gunawan. Namun kepastian pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan, yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut oleh KPK, ada di tangan Jokowi selaku pemegang hak prerogratif.
Pandangan dari Mensesneg Pratikno mendapatkan ‘sambutan’ dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang juga putri dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
"Pengganti Budi tanyakan ke Menkopolhukam. Tapi untuk pernyataan Pratikno, ada mekanisme dan hal-hal lain harus menjadi pertimbangan. Apakah nanti bagaimana, itu terserah presiden. Kita tunggu saja."
Puan juga menepis rumor penarikan dukungan PDIP jika Presiden Joko Widodo tidak melantik calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
“Saat ini PDIP masih tetap bersama dengan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. PDIP tetap mendukung semua apa yang menjadi program nawacita Jokowi," katanya setelah rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR tentang APBN-P, Selasa (3/2/2015).
Meski demikian, Puan enggan berkomentar lebih jauh, termasuk nama-nama pengganti, menyusul Budi sudah disarankan untuk mundur oleh Mensesneg Pratikno.
SIDANG PRAPERADILAN
Perbedaan pernyataan di Kabinet Jokowi juga terlihat dari perbedaan pandangan tentang apakah Kepala Negara akan mengambil keputusan menetapkan Kapolri baru menunggu atau tidak harus menunggu sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Selatan yang Senin (2/2/2015) ditunda sampai dengan minggu depan.
Wapres Jusuf Kalla sebelumnya sempat menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan menjadikan sidang praperadilan yang diajukan Mabes Polri terhadap penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK sebagai bahan pertimbangan.
“Tentu apapun hasilnya (sidang praperadilan), jadi bagian dari pada pertimbangan Presiden (dalam penetapan Kapolri)),” kata Wapres di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (2/2/2015).
Di tempat berbeda, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Jokowi berpendapat keputusan tentang calon Kapolri bisa dilakukan tanpa menunggu proses praperadilan selesai.
"Bahwa kalau memang keputusannya sudah bisa diambil oleh Presiden mungkin saja tanpa menunggu praperadilan Presiden sudah bisa membuat keputusan," papar Seskab. (Antara/Bisnis.com)
