Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Desak Presiden Segera Bahas RUU Pilkada

DPR meminta pemerintah untuk segera memulai pembahasan Rancangan UU Pilkada mengingat pada 2015 sudah banyak daerah yang akan melaksanakan pemilihan.nn
Arys Aditya
Arys Aditya - Bisnis.com 31 Januari 2015  |  16:50 WIB
Fahri Hamzah - Antara
Fahri Hamzah - Antara

Kabar24.com, JAKARTA - DPR meminta pemerintah untuk segera memulai pembahasan Rancangan UU Pilkada mengingat pada 2015 sudah banyak daerah yang akan melaksanakan pemilihan.

"Revisi UU Pilkada harus segera dilakukan. Apakah jadi serempak atau tidak? Banyak daerah yang sudah harus ditunjuk plt [pelaksana tugas] nya," ungkap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di sela acara raker FPKS, Sabtu (31/1/2015).

Secara terpisah, Kepala Departemen Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte mengungkapkan pihaknya menyarankan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) secara serentak ditunda pada 2016.

Philips berargumen penundaan tersebut akan memberi jeda antara pilkada dengan pemilu nasional. "Kalau selisih 2 tahun, siklus pemilihan kita jadi lebih sehat. Ada kesempatan bagi publik untuk menghukum partai pemenang pemilu nasional dengan tidak memilih partai tersebut di pemilu kepala daerah," lanjutnya.

Peneliti CSIS Arya Fernandes menyoroti ketiadaan klausul kewajiban calon petahana atau incumbent agar mundur ketika mencalonkan diri lagi. Berikutnya, adalah pendaftaran calon wakil kepala daerah yang semestinya menjadi satu paket.

Dalam jangka panjang, baik Philips maupun Arya menyatakan pekerjaan rumah besar bagi rezim pemerintahan saat ini adalah reformasi kelembagaan partai politik. Sebab, regenerasi dan kaderisasi partai politik justru terkesan masih oligarkis dan memiliki kecenderungan aklamasi sangat kuat ketika pemilihan ketua umum.

"Megawati, SBY dan Prabowo yang akan berusia sekitar 70 tahun pada 2019 nanti tetap akan menentukan arah politik Indonesia," tegas Philips. Padahal, populasi saat ini menunjukkan negara ini adalah Indonesia muda. Sehingga, pemerintah harus memaksa parpol menyehatkan proses politik.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr RUU Pilkada
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top