Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tim 9 Bentukan Presiden Jokowi Independen? Ini Komentar Mereka Soal KPK vs Polri

Independenkah Tim 9 Bentukan Presiden Jokowi? Ini Komentar Mereka Soal KPK vs Polri
Sutan Eries Adlin
Sutan Eries Adlin - Bisnis.com 28 Januari 2015  |  13:15 WIB
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melakukan aksi 1000 tanda tangan sebagai dukungan untuk KPK dan Polri di depan Kampus FH UII, Jl. Tamansiswa, Yogyakarta, Senin (26/1). Mereka meminta Presiden Jokowi dapat menghentikan polemik antara KPK dan Polri yang hanya memunculkan dampak negatif bagi upaya penegakan hukum - Antara
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melakukan aksi 1000 tanda tangan sebagai dukungan untuk KPK dan Polri di depan Kampus FH UII, Jl. Tamansiswa, Yogyakarta, Senin (26/1). Mereka meminta Presiden Jokowi dapat menghentikan polemik antara KPK dan Polri yang hanya memunculkan dampak negatif bagi upaya penegakan hukum - Antara

Kabar24.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menunjuk 9 orang tokoh—kemudian disebut sebagai tim independen—untuk mempelajari kekisruhan yang terjadi terkait dengan hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Ke-9 tokoh yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai tim independen itu adalah Ketua Syafii Maarif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Wakil Ketua Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Sekretaris Hikmahanto Juwana (akademisi),

Selanjutnya adalah 2 mantan pimpinan KPK, Tumpak H. Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Oegroseno, Imam Prasodjo (akademisi), Bambang Widodo Umar (pengamat kepolisian), dan mantan Kapolri Sutanto.

Melihat komposisi tim independen itu, kira-kira benarkah tim tersebut independen? Silakan Anda menilai sendiri.

Berikut ini komentar dari sebagian tokoh tersebut sebelum ditunjuk masuk dalam tim independen itu:

SYAFII MAARIF (16 Januari)

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan Presiden Jokowi  harus mendengar aspirasi publik yang menolak penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Jokowi tak perlu memaksakan diri untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

BACA JUGA: 9 Olahraga Paling Efektif Turunkan Berat Badan | 

OEGROSENO (23 Januari)

Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menyarankan institusi Polri untuk segera menonaktifkan Irjen Pol Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. "Segera nonaktifkan saja. Nggak usah diproses bintang tiganya," kata Oegroseno, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat malam.

Pasalnya pada saat pengangkatan Budi Waseso sebagai Kabareskrim, sedang terjadi kekosongan kekuasaan di tubuh Polri, sehingga menurut dia, Budi tidak sah secara tata usaha negara untuk menjabat sebagai kabareskrim.

"Sekarang jabatan Kabareskrim saja ilegal. Wakapolri nggak bisa (tidak sah) tanda tangan surat. Nggak bisa, pakai aturan mana yang dipakai itu?" tukasnya, mempertanyakan.

Budi Waseso ditunjuk sebagai Kabareskrim saat Jenderal Pol Sutarman masih menjabat sebagai Kapolri. Namun, penandatanganan SK dilakukan oleh Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang Kapolri.

Meski presiden telah memberi mandat kepada Badrodin untuk menjadi pelaksana tugas Kapolri, ia berpendapat Badrodin tidak sah untuk melantik pejabat baru.

Sementara Oegroseno juga menyarankan penonaktifan Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan. Hal itu karena adanya kisruh KPK dan Polri berawal dari penetapan Budi Gunawan sebagai calon kapolri oleh Presiden Joko Widodo.

"Segera nonaktifkan dua perwira (Budi Gunawan dan Budi Waseso). Mereka yang bikin karut marut," ucapnya, menegaskan.

BACA JUGA: Kisah Haru Ustad Yusuf Mansur Tentang Rani Sebelum Jalani Hukuman Mati

 

IMAM PRASODJO(23 Januari)

Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kompak menjaga KPK supaya tidak ada dokemen penting yang hilang.

"KPK penuh dengan dokumen berharga, hanya kita yang mampu menjaga supaya dokumen ini tidak pergi dan hilang," kata Imam Prasodjo di depan gedung KPK, Jumat.

Imam Prasodjo yang tampil di depan gedung KPK bersama pengacara senior Todung Mulya Lubis juga mengatakan agar masyarakat secara bergantian menjaga gedung KPK.

"Kita harus selalu menjaga gedung ini mungkin secara bergantian," kata Imam yang juga mantan anggota Panitia Seleksi Anggota KPK. "Mari kita undang seluruh bangsa untuk menjaga sehingga tidak ada satupun dokumen hilang oleh orang yang tidak bertanggung jawab."

Imam hadir di KPK sejak Jumat siang untuk memberikan dukungan kepada KPK setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap terkait kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng. 

BAMBANG WIDODO UMAR (23 Januari)

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri bermuatan politis.

"Penangkapan terhadap BW ada kecenderungan muatan politik," kata Bambang melalui pesan singkat kepada Antara, di Jakarta, Jumat.

Pihaknya berharap Polri memiliki sikap mandiri sebagai institusi penegak hukum.  "Saya berharap Polri memiliki sikap mandiri dan tidak mudah dipolitisasi oleh kepentingan politik dari golongan tertentu dalam menangani kasus pidana," katanya.

Bambang berpendapat penangkapan pimpinan KPK tersebut merupakan kelanjutan dari upaya pelemahan KPK terhadap proses hukum terhadap calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. 

Tak hanya melemahkan KPK, ia melihat adanya "campur tangan" pihak luar ini juga melemahkan Polri. "Ya cenderung ke arah melemahkan KPK maupun Polri." katanya.

ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS

Presiden Joko Widodo diminta bersikap tegas mengoreksi anak buahnya terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareksrim Polri sebagai tersangka dugaan keterangan palsu sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Waringin Barat 2010.

"Kepada Presiden Jokowi saya mengimbau dengan segala hormat untuk bertindak tegas. Mari kita belajar dari presiden yang lalu, yang selalu mengatakan tidak mau intervensi. Saya setuju tidak boleh mengintervensi hukum ketika itu sudah sampai pada proses peradilan tapi mengoreksi bawahan yang diperkirakan menyalahi prosedur, saya kira itu kewajiban seorang pemimpin," kata mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dalam konferensi pers KPK bersama di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Erry menilai bahwa pemimpin harus mengoreksi apabila jelas bawahannya melakukan kesalahan. "Jangan sekali-kali menggunakan kata-kata saya menghormati hukum dan saya tidak mau mengintervensi hukum," ungkap Erry.

Bahkan menurut Erry, ketegasan Jokowi sangat dibutuhkan agar tidak membuang waktu dan energi. "Bahwa polisi memiliki bukti-bukti kuat kalau BW (Bambang Widjojanto) salah silakan diproses, tapi ada proses yang beradab, proses yang tidak harus seperti itu. Saya yakin BW bukan teroris, bukan penjahat, bukan pembunuh, tidak perlu diperlakukan seperti itu. Itu yang kami protes keras," tegas Erry.

Ia pun menyayangkan kepolisian digunakan untuk kepentingan sejumlah pihak. "Saya menyesalkan sekali ada kelompok orang yang mencoba menguji ketahanan KPK dengan cara yang menurut saya sangat tidak beradab dan saya sangat tidak paham apa yang menjadi landasan pikir mereka. Justru dengan seperti ini KPK akan menjadi semakin kuat," ungkap Erry disambut dengan tepuk tangan.

*Bisnis.com tidak menemukan komentar dari Jimly, Hikmahanto, Tumpak dan Sutanto terkait dengan kisruh antara KPK vs Polri sebelum mereka ditunjuk sebagai anggota tim independen oleh Presiden Jokowi. (Antara/Bisnis.com)

BACA JUGA: Bertemu Sejumlah Tokoh, Presiden Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi di Tubuh Polri Maupun KPK

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpk

Sumber : Antara/Bisnis.com

Editor : Sutan Eries Adlin

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top