Kabar24.com, JAKARTA—Setara Institute, lembaga masyarakat yang fokus mengawal konstitusi, menilai pernyataan Presiden Jokowi belum mampu menyelesaikan ketegangan baru yang muncul antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute, mengatakan Jokowi sama sekali tidak menunjukkan kepemimpinan sebagai seorang presiden dalam menyikapi ketegangan pasca penangkapan Bambang Widjojanto.
Padahal, Jokowi sebagai presiden mempunyai kuasa penuh atas dua institusi itu.
“Dalam pernyataanya yang mengimbau masyarakat tidak terbawa oleh gesekan kedua institusi itu, Jokowi tampak sengaja melakukan pembiaran kedua institusi penegak hukum itu berseteru,” tegasnya, Jumat (23/1).
Penyebab pembiaran itu, menurutnya, disebabkan oleh dua kemungkinan a.l. tekanan partai politik pengusung PDI Perjuangan dan Partai Nasdem.
“Selain itu, bisa jadi karena Jokowi sengaja berpolitik dengan memainkan politik dua kaki.”
Dalam hal ini, paparnya, sisi Jokowi patuh pada partai pengusung. Disisi lain justru menggunakan ketegangan ini sebagai cara Jokowi menghindar dari tekanan politik.
Dampak dari pembiaran itu, justru semakin menguatkan keresahan masyarakat atas ketidakpercayaan kepada penegak hukum yang semakin meluas.
“Pola kepemimpinan sebagaimana diperagakan Jokowi jelas mengorbankan institusi Polri juga KPK.”
Masyarakat sangat mahfum bahwa penangkapan Bambang Widjojanto adalah serangan balik Mabes Polri secara institusional atas penetapan calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.
Saat ini, paparnya, Budi telah berhasil menyeret institusi Polri untuk menjadi perisai atas kasus hukum yang dialaminya.
“Meskipun cara penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK juga banyak disesalkan sejumlah pihak, akan tetapi cara Polri menyikapinya justru kontraproduktif.” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
