Bisnis.com, PADANG — Mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meningkatkan integrasi pengembangan destinasi lokal dengan industri kreatif daerah.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar Burhasman Bur mengatakan Pemprov Sumbar mengubah nomenklatur kedinasan pariwisata yang digabungkan dengan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai jual pariwisata setempat.
“Selama ini kan tidak, industri kreatif tidak terintegrasi dengan pariwasata, padahal semestinya beriringan,” katanya, Kamis (22/1/2015).
Tidak singkronnya pengembangan pariwisata dengan industri kreatif selama ini dinilai menghambat pertumbuhan sektor pariwisata di daerah tersebut.
Burhasman menyebutkan dengan penggabungan tersebut, pemda lebih mudah membuat arah kebijakan pembangunan pariwisata yang sejalan dengan potensi daerah, baik dari segi destinasi maupun pengembangan produk lokal.
Meski sebelumnya, pemerintah pusat memisahkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, Burhasman menilai untuk Sumbar penggabungan menjadi perlu, karena dianggap memudahkan promosi dan pengembangan pariwisata.
Dia mengatakan Pemprov Sumbar mengarahkan kebijakan pembangunan sektor pariwisata sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah tahun ini.
Sektor tersebut ditempatkan sebagai prioritas utama investasi di daerah itu, selain hilirisasi industri, geothermal atau panas bumi, dan pembangunan infrastruktur.
PRODUK LOKAL
Sementara itu, Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar mencatat dari sekitar 40.000 produk makanan di daerah tersebut baru 1.000 produk saja yang sudah memiliki label halal.
Kekurangan itu dinilai menyulitkan industri lokal bersaing dengan pasar luar, serta menghambat pertumbuhan sektor pariwisata.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Achmad Charisma mengatakan masih minimnya produk lokal jenis makanan yang sudah dilengkapi sertifikat halal menghambat pengembangan industri tersebut.
Dampaknya, tingkat kepercayaan konsumen terhadap higenisitas dan mutu produk juga dipertanyakan.
“Kami ingin fasilitasi produk lokal berkualitas bagus, sehingga bisa bersaing dengan produk asing, terutama dalam menghadapi pasar bebas Asean,” katanya.
Menurutnya, peningkatan mutu produk melalui sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah.
Tahun ini, pemerintah setempat memfasilitasi 50 unit usaha mendapatkan sertifikasi halal dengan masing-masing bantuan Rp2,5 juta. Achmad berharap semakin banyak produk lokal yang tersertifikasi.
