Maroef Sjamsuddin, Dari Waka BIN Hingga Bos Freeport

PT Freeport Indonesia menunjuk mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Maroef Sjamsuddin sebagai presiden direktur yang baru menggantikan Rozik B Soetjipto yang akan memasuki masa pensiun.
Hendri Tri Widi Asworo
Hendri Tri Widi Asworo - Bisnis.com 07 Januari 2015  |  21:35 WIB
Maroef Sjamsuddin, Dari Waka BIN Hingga Bos Freeport
Maroef Sjamsuddin - doc. BIN

Bisnis.com, JAKARTA—PT Freeport Indonesia menunjuk mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Maroef Sjamsuddin sebagai presiden direktur yang baru menggantikan Rozik B Soetjipto yang akan memasuki masa pensiun.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, Maroef menjabat Wakil Kepala BIN periode 2011-2014. Purnawirawan Marsekal Muda TNI AU ini juga sempat meraih gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies.

Di dunia bisnis, Maroef juga sempat ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XIII menggantikan Agus Pakpahan.

Tak banyak jejak rekam karier militer Maroef yang tersebar di dunia maya. Namun, selama di BIN dia aktif dalam kegiatan di Papua dan Aceh.

Dia juga sering terlibat dalam rapat koordinasi dengan tim pemantau pelaksanan otonomi khusus (otsus) Papua dan Aceh pada tahun lalu.

Maroef berharap kerja sama semua pemangku kepentingan sejalan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua.

"Ini merupakan saat yang paling menarik bagi Freeport yang akan mengembangkan tambang baru di Papua dengan memberikan banyak manfaat bagi karyawan, masyarakat setempat, pemerintah Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan sepanjang beberapa dekade yang akan datang," katanya.

Penunjukkan Maroef dilakukan saat isu kelanjutan operasi Freeport di Papua tengah berlangsung. Freeport sudah mengajukan perpanjangan kontrak dari seharusnya berakhir 2021 menjadi 2041.

Namun, sesuai UU No 4 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengajuan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Kontrak Freeport baru berakhir pada 2021. Dengan demikian, paling cepat pengajuan kontrak dilakukan pada 2019.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Freeport

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup