Kabar24.com, NEW DELHI – Perdana Menteri India Narendra Modi menghapus Komisi Perencanaan yang didirikan 65 tahun lalu dan menggantinya dengan sebuah badan yang akan lebih banyak melibatkan pemimpin daerah.
Modi menuduh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)-nya India itu, dengan gaya birokrasi ala Uni Sovyet-nya, sebagai biang kerok pelemahan pertumbuhan ekonomi negara.
Seperti Bappenas Indonesia di era Orde Baru, Komisi Perencanaan menyusun rencana pembangunan lima tahun dan mengalokasikan seluruh sumber daya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Dilansir Reuters, pada Kamis (1/1/2015) Modi membentuk badan baru, National Institution for Transforming India (NITI), yang akan bertindak sebagai think tank atau forum. NITI bakal memasukkan pemimpin 29 negara bagian dan tujuh teritorial. Namun para staf harian—wakil ketua, direktur eksekutif, dan para ahli—akan melapor langsung kepada Modi.
Dalam akun Twitter-nya, Modi mengatakan NITI akan mengganti pendekatan “satu ukuran semua cocok” (one size fits all) menjadi lebih “prorakyat, proaktif, dan partisipatif dengan agenda pembangunan”.
Komisi Perencanaan kerap disalahkan atas pertumbuhan lambat ekonomi tetapi bisa bertahan selama reformasi pasar pada 1990-an. Komisi itu menjengkelkan Modi saat menjadi Menteri Utama Negara Bagian Gujarat dengan segala intervensinya.
Modi, yang terpilih dengan janji kampanye untuk mempercepat pertumbuhuhan dan menciptakan lapangan kerja, bersumpah untuk melenyapkan Komisi Perencanaan yang didirikan oleh PM Jawaharlal Nehru pada 1950 itu.
Namun, rencana Modi itu dikritik kelompok oposisi, Partai Kongres India, yang ngotot untuk mempertahankan warisan sang Bapak Bangsa. Partai tertua di India ini menganggap visi “federalisme kooporatif” Modi merupakan upaya merampas kekuasaan secara terselubung.
