Kabar24.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadwalkan akan merevisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) pada 2015 mendatang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Denny Juanda mengatakan rencana revisi RTRW maju dari jadwal semula 2018 mendatang. Menurutnya siklus revisi tata ruang Jabar pada tahun depan sudah bisa dimulai . “Tahun 2015 tata ruang Jabar kita evaluasi,” katanya di Bandung, Selasa (23/12/2014).
Menurutnya, dalam revisi serta evaluasi RTRW Jabar akan dibahas sejumlah perubahan yang akan terjadi di sejumlah kabupaten/kota. Denny mengatakan perubahan akan mengakomodasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Bandara Karawang, kawasan industri Jabar timur dan pelabuhan di selatan. “Akan ada tim yang ditunjuk untuk membahas perubahan.”
Pihaknya menargetkan revisi dan evaluasi ini akan memakan waktu hingga akhir 2015 yang menuntut sudah ada rancangan final RTRW Jabar. Rencananya jika rancangan ini sudah diserahkan ke pemerintah pusat, maka 2016 sudah ada RTRW Jabar yang akan berlaku 5 tahun ke depan.
Denny mengaku tim perencanaan RTRW dalam mengevaluasi tata ruang selalu memberikan kesempatan untuk penambahan rencana perubahan. Menurutnya dari sekian kali pembahasan RTRW tidak pernah terjadi pengurangan rencana bangun. “Akan dibahas pula lahan pangan berkelanjutan, keinginan Gubernur ada penambahan 1 juta hektar,” ujarnya.
Sebelum tahapan dimulai pada awal 2015, saat ini Pemprov Jabar membuka pintu usulan dari sejumlah daerah untuk evaluasi tata ruang kabupaten/kota. Meski begitu, pihaknya akan tetap tegas terkait kawasan wilayah terbangun (KWT) sesuai aturan yang ada. “Misalnya harusnya 30% sekarang jadi 60% kami akan periksa lagi,” katanya.
Secara terpisah, Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar Eddy M Nasution mengatakan pihaknya akan mengusulkan dalam evaluasi RTW rencana aktivasi ratusan situ yang ada di Jabar.
Saat ini di lapangan sejumlah situ yang ada sudah tak lagi digenangi air, beralih fungsi dan menipis. “Di Tasikmalaya, Ciamis banyak seperti itu. Minimal nanti diamankan dulu di RTRW yang baru,” ujarnya.
Menurutnya, aktivasi situ dalam tata ruang sangat mendesak mengingat keberadaan sumber daya air di Jabar mulai tergerus pembangunan. Salah satu lokasi yang memiliki puluhan situ ada di wilayah Kabupaten Bandung. “Tersebar di 20 kilometer, namun kewenangannya ada di kabupaten, kondisinya masih dioptimalkan,” kata Eddy.
Eddy menilai rencana memasukan aktivasi situ dalam revisi tata ruang meskipun berada di kabupaten/kota terbentur kondisi lapangan dimana banyak situ yang tanahnya sudah dikuasai warga. Jika akan dimasukan dalam tata ruang, artinya Pemprov Jabar harus merogoh kocek untuk membebaskan lahan tersebut.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat meminta untuk dilibatkan dalam perumusan tata ruang Jabar. Ketua Apindo Jabar Dedy Wiadjaja mengatakan selama ini pemerintah dinilai kurang melibatkan pengusaha dalam menyusun peraturan mengenai tata ruang dan wilayah. “Padahal nantinya pengusaha yang akan melaksanakan peraturan tersebut.”
Pihaknya menilai aturan mengenai RTRW tentang penggunaan lahan pertanian yang belum jelas membuat investasi industri bimbang. Dia mencontohkan misalnya saat ini wilayah Kabupaten Karawang yang notabene sebagai areal produksi padi terbesar di Jabar harus diperjelas, apakah akan dibuat untuk industri semua atau disetop.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
