Kabar24.com, JAKARTA— Fraksi Partai Golkar DPR akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau Perppu Pilkada, diterima DPR.
"Kami akan mengarahkan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR untuk memiliki sikap yang sama, menerima Perppu Pilkada," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin pada publikasi hasil survei LSI di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Menurut Ade Komaruddin, hasil survei LSI yang menyimpulkan sebanyak 84 persen rakyat Indonesia menginginkan pilkada langsung, bukan hal luar biasa.
Tanpa survei, kata dia, sudah bisa disimpulkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pilkada langsung. Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali ini menjelaskan, baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung, sesungguhnya sama-sama konstitusional.
"UUD menyebutkan pemilu dilakukan secara demokratis. Hal itu bisa diterjemahkan pilkada bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung," katanya.
Biaya Mahal
Menurut Ade, pilkada langsung biayanya mahal, tapi mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pilkada langsung, karena dapat menggunakan hak politiknya secara langsung.
Fraksi Partai Golkar DPR , kata dia, akan memikirkan bagaimana mencari dana pilkada langsung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Soal rekomendasi pada Munas Partai Golkar di Bali yang merekomendasikan mendukung pilkada tidak langsung, menurut Ade, rekomendasi itu usulan, sehingga bisa diterima atau tidak diterima.
"Pada rapat paripurna penentuan sikap, Fraksi Partai Golkar DPR akan mendukung opsi pilkada langsung diterima DPR," kata Ade. (Kabar24.com)
BACA JUGA:
Ini Bukti Ubah Gaya Hidup Bantu Cegah Alzheimer
Selamat! Djarot Saiful Resmi Wagub Jakarta
