Bisnis.com, PEKANBARU -- Hingga saat ini, program sertifikasi bagi tenaga kerja di wilayah Riau belum bisa dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat .
Pemerintah Provinsi Riau mengaku belum ada tenaga kerja (naker) di wilayahnya yang mendapatkan sertifikat standard kompetensi dari Badan Nasional Standardisasi Profesi (BNSP).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Nazaruddin mengatakan sampai saat ini memang belum memiliki program sertifikasi bagi tenaga kerja di Riau.
"Kalaupun ada yang mengantongi sertifikat kompetensi, itu sifatnya pribadi dan lembaga yang mengadakan uji kompetensi itu dari pihak swasta," katanya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2014).
Untuk menyiapkan proses sertifikasi bagi naker di Riau, Nazaruddin mengaku telah menyiapkan program kerja sama dengan BNSP yang diharapkan bisa berjalan mulai 2015.
Upaya yang dilakukan ini menurut Nazarudiin, adalah langkah persiapan yang diambil Pemprov Riau menghadapi persaingan pasar bebas di Asean mulai akhir tahun depan.
"Karena mau tidak mau harus ada persiapan yang kami lakukan, salah satunya dengan menerapkan sertifikasi bagi naker," katanya.
Selain menggandeng BNSP sebagai penyelenggara uji kompetensi naker, pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk menyiapkan peralatan pendukung pengembangan kompetensi dan diskusi soal pembiayaan selama proses sertifikasi dijalankan.
Rencananya, biaya yang dibebankan selama proses sertifikasi tersebut akan diupayakan secara bersama (budget sharing) antara Pemprov Riau dan perusahaan yang menaungi para naker.
Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Riau Patar Sitanggang membenarkan pernyataan Kadisnaker Riau tersebut.
Menurutnya saat ini naker yang sudah mengantongi sertifikat kompetensi didominasi sektor migas. Untuk mendapatkan sertifikat itu, setiap naker harus mengeluarkan biaya sendiri.
"Kalau program sertifikasi dari Pemprov Riau belum ada sampai sekarang. Naker yang mengambil uji kompetensi itu juga karena tuntutan di lapangan, mau tidak mau dia harus membayar untuk mendapatkan sertifikat," katanya.
Patar mengatakan untuk sekali uji kompetensi yang dilakukan naker sektor migas, biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp7 juta - Rp20 juta.
Besarnya biaya ini disebabkan proses uji kompetensi berlangsung di Pulau Jawa dan biaya transportasi dan akomodasi selama proses ujian berlangsung ditanggung oleh naker tersebut.
"Jadi kami sangat mendukung kalau Pemprov mau menyiapkan program sertifikasi bagi naker di Riau dan membantu beban biaya selama proses mendapatkan sertifikat," katanya.
