Bisnis.com, JAKARTA—Salah satu partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), PDIP meminta Partai Demokrat bersikap konsisten terkait dengan dukungan opsi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
Menurut Eva Sundari, juru bicara partai PDIP, dalam mendukung pilkada langsung, Partai Demokrat mempunyai beban ganda karena perppu No. 1/2014 tentang pilkada langsung merupakan warisan dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi presiden.
“Perppu itu dikeluarkan oleh SBY untuk menggagalkan UU No. 22/2014 tentang Pilkada yang antara lain mengatur tentang penyelenggaraan pilkada melalui DPRD,” katanya kepada Bisnis, Kamis (4/12/2014).
Jadi, menurutnya, Demokrat yang saat ini menjadi pendukung koalisi merah putih (KMP) harus konsisten mendukung pilkada langsung meski Partai Golkar yang menjadi partai utama penggalang KMP sudah menyatakan menolak.
Meski demikian, Eva menganggap pilkada secara langsung itu merupakan amanat reformasi serta bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi. “Sebaiknya semua parpol komitmen sama karena hal tersebut demi kedaulatan rakyat.”