Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta perusahaan BUMN tidak ada dividen agar perusahaan mampu berkembang lebih cepat dalam rangka mendukung berbagai program pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Rabu (3/12/2014). Permintaan itu disampaikan oleh presiden ketika membahas topik persiapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan RAPBN-P 2015.
"Intinya adalah Presiden menginginkan kita bisa menambahkan pajak lebih banyak. Dan kemudian jika mungkin BUMN itu tidak ada dividen," kata Sofyan di Kantor Presiden.
Dengan tidak adanya dividen, maka perusahaan diharapkan memiliki finansial yang kuat untuk melakukan investasi. Sofyan menambahkan, presiden juga mengupayakan lebih banyak Penanaman Modal Negara (PMN) untuk pembangunan infrastruktur.
"Disamping itu juga nanti akan diupayakan PMN yang banyak melalui BUMN karena proses pemilihan proses pembangunan infrastruktur itu jauh lebih efisien lebih cepat," ujar Sofyan.
