Hotel di Sulsel Mulai Kurangi Karyawan

Bisnis.com, MAKASSAR - Kalangan pelaku industri perhotelan di Sulawesi Selatan mulai melakukan penghitungan untuk mengurangi jumlah karyawan seiring dengan kebijakan larangan menggelar kegiatan dinas di hotel.

Langkah tersebut dimaksudkan sebagai efesiensi bisnis untuk mengantisipasi pembengkakan biaya operasional serta potensi turunnya pendapatan operasional hingga 40% lantaran pemberlakukan larangan rapat PNS di hotel.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan pengurangan jumlah karyawan secara bertahap merupakan opsi yang paling terahkir dilakukan pengelola perhotelan dalam menghadapi seluruh kondisi tersebut.

"Secara rerata, pendapatan hotel di Sulsel itu terkhusus di Makassar sekitar 40% berasal dari MICE intansi pemerintah, sehingga bisa dibayangkan kesulitan yang terjadi nantinya. Belum lagi upah minimum yang naik dan harga BBM," katanya kepada Bisnis, Selasa (2/12/2014).

Berdasarkan data PHRI Sulsel, penyerapan tenaga kerja sektor perhotelan di Sulawesi Selatan mencapai 20.000 orang, di mana sebagian besar bekerja di Kota Makassar. Sedangkan jumlah hotel yang beroperasi di Sulsel sekitar 180 unit dengan kapasitas kamar sekitar 9.000 unit.

Menurut Anggiat, sebagian besar hotel yang beroperasi di Makassar terkhusus dengan klasifikasi bintang 3 hingga 5 paling terkena dampak pelarangan rapat PNS di hotel. Selain meyediakan fasilitas MICE, hotel dengan klasifikasi tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, industri perhotelan merupakan salah satu sektor penting yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap kegiatan perekonomian Sulsel.

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia Wilayah I Sulampua, sektor perhotelan bahkan diestimasi memberikan kontribusi hingga 8,32% terhadap perekonomian Sulsel pada kuartal III/2014 dan berpotensi terus meningkat pada tahun depan.

Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor keuangan yang diperkirakan hanya mampu berkontribusi 6,89% serta sektor pertanian pada angka 3,55%.

"Kami sebenarnya sangat mendukung upaya pemerintah untuk produktivitas maupun efisiensi kerja aparatur negara, tetapi juga sebaiknya ada keseimbangan dan keberpihakan untuk pelaku usaha maupun bagi tenaga kerja serta perekono,ian secara menyeluruh," kata Anggiat.