Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

FPPI Jakarta Kecam Aksi Represif Polisi di Makassar

Puluhan pemuda yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jumat (28/11/2014) malam.
Foto ilustrasi Polisi menggunakan tameng. /
Foto ilustrasi Polisi menggunakan tameng. /

Bisnis.com,JAKARTA- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jumat (28/11/2014) malam.

Mereka mengecam aksi brutal aparat kepolisian di Makassar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan pemuda saat bentrokan dengan massa penetang kenaikan harga BBM bersubsidi di kota itu, sehari sebelumnya.

Menurut juru bicara massa FPPI Satrio Priyo Utomo, perubahan tata pemerintahan dari otoritarian menuju pemerintahan yang lebih demokratis pascareformasi ternyata tidak merubah watak dari aparat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya.

"Tindakan aparat negara seringkali berlebihan dalam menangani peristiwa yang sedang berlangsung di masyarakat," katanya.

Dia melanjutkan pemerintahan Joko Widodo yang menjanjikan pendekatan lebih demokratis ternyata tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Pemerintahan yang baru berjalan satu bulan itu, ternyata, menurutnya telah mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat dengan mencabut subsidi BBM dan juga telah menyebabkan satu nyawa menghilang sia-sia.

"Hal ini merupakan ironi bagi perkembangan demokrasi yang diusung oleh rakyat sejak masa berakhirnya pemerintahan Orde Baru," paparnya.

Menurutnya tindakan penanganan demonstrasi secara gegabah telah menyebabkan jatuh korban.

Menurutnya, penggunaan water canon secara membabi buta guna membubarkan perlawanan mahasiswa telah mengakibatkan seorang warga Jalan Pampang I, Makassar, Muhammad Arif, kehilangan nyawa dan seorang anak perempuan, Aisyah, juga ikut menjadi korban. Aisyah terperangkap dalam situasi bentrok dan terkena gas air mata dari polisi yang mengakibatkan matanya tidak bisa melihat.

"Tindakan kekerasan aparat merupakan pengingkaran tugas negara untuk menghormati Undang Undang dan Hak Asasi Manusia," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper