Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi mogok nasional digagas kaum buruh pada 10 dan 11 Desember mendatang.
Buruh dan pekerja dari tiga konfederasi besar dan 40 serikat pekerja non-konfederasi berencana menggandeng mahasiswa dan rakyat miskin dalam menjalankan aksi yang akan digelar secara serempak itu.
"Mogok nasional pada 10-11 Desember 2014 akan dilakukan serentak dengan melibatkan lima juta buruh, mahasiswa, petani, nelayan serta kaum miskin," kata Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi.
Ia menjelaskan sehubungan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintahan Jokowi-JK dan kenaikan upah minimum di berbagai kabupaten/ kota, yang persentase dan nomimal kenaikkannya juga sangat kecil, maka tiga konfederasi serikat pekerja/buruh dan 40 serikat pekerja non-konfederasi bersatu guna menyikapinya.
Menyikapi kondisi tersebut maka 3 konfederasi serikat pekerja yakni KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan federasi serikat pekerja non-konfederasi telah bersepakat dan siap untuk melakukan aksi mogok nasional yang akan dilakukan pada 10-11 Desember 2014.
Dikemukakannya bahwa deklarasi mogok Nasional yang telah disampaikan pada Kamis (27/11) 2014 di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, adalah deklarasi awal yang nantinya akan dilanjutkan dengan deklarasi lanjutan dan akan dihadiri ratusan pimpinan buruh, mahasiswa dan elemen rakyat lainnya pada pekan depan jelang dilakukannya mogok nasional.
"Setidaknya 150 kabupaten kota basis industri dan jasa serta pergerakan mahasiswa sudah siap bergerak sebagai sebuah respons dari kebijakan pemerintah baru yang belum dua bulan berkuasa namun telah menyengsarakan rakyat dan kaum buruh," katanya.
Ia mengatakan terkait kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu dampaknya telah membuat penderitaan kaum buruh dan rakyat kecil kian bertambah.
Belum lagi bagi buruh, kata dia, kenaikan upah minimum di berbagai kabupaten/ kota dengan persentase dan nomimal kenaikkannya juga sangat kecil.
Karena itu, katanya, kenaikkan BBM dipastikan akan menambah jumlah orang miskin dan hampir Miskin.
"Dan ini sangat kami sayangkan dan kami kecam. Ini sudah tak lagi manusiawi," katanya.
Muhammad Rusdi menyatakan ada isu utama dan isu lainnya yang menjadi tuntutan dalam mogok nasional tersebut.
Isu-isu yang akan dijadikan tuntutan dalam aksi mogok nasional nanti yakni revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum provinsi (UMP) dengan angka minimal Rp3 jutaan di DKI Jakarta, Bogor-Tangerang-Bekasi (Botabeka) serta daerah padat industri lainnya, serta merevisi Permenaker 12/2013 tentang komponen hidup layak (KHL) dari 60 menjadi 84 item.
Selain itu, menolak kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000/liter karena efek bola saljunya yang telah menaikkan harga lainnya sehingga menurunkan daya beli dan menaikkan angka inflasi dan angka kemiskinan serta "Gini Koefisien".
Kemudian, memperbaiki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan, khususnya terkait fasilitas klinik/RS dan jumlah Peserta Bantuan Iuran (PBI) agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa batasan biaya.
Implementasi jaminan pensiun per 1 Juli 2014 tanpa pentahapan untuk pekerja swasta, dengan manfaat bulanan yang diterima saat usia pensiun sebesar 75 persen dari gaji terakhir.
Tuntutan lainnya, yakni hapus sistem kerja outsourcing, terutama di BUMN dan angkat para pegawai dan guru honor menjadi PNS.
Selanjutnya, merevisi UU TKI (Tenaga Kerja Indonesia) hingga Juni 2015 dan mensahkan Rancangan Undang Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) menjadi UU.
Tidak kalah pentingnya adalah tuntutan buruh dan pekerja agar pemerintah menghentikan kekerasan aparat kepolisian dalam pengamanan aksi aksi buruh, mahasiswa, dan rakyat Indonesia.
