Bisnis.com, BANDUNG—Berdasarkan sebuah riset, Pemilihan Umum 2014 yang berlangsung pada April dan Juli 2014 hanya diikuti oleh 53,7% penyandang disabilitas dan orang lanjut usia atau lansia di Jawa Barat.
Riset tersebut dilakukan oleh Bandung Bandung Trust Advisory Group (B-Trust), yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul ‘Membangun Kesetaran Berpolitik.’
Riset tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan dengan melibatkan 14.140 orang dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan lansia yang tersebar di 26 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Karateristik partisipan program tersebut didominasi oleh perempuan yang berjumlah 7.418 orang. Sementara responden laki-laki sebanyak 6.722 orang.
Dari sisi klasifikasi usia, responden didominasi oleh mereka yang usianya diatas 55 tahun yaitu sebanyak 9.905 orang. Sementara untuk usia antara 30 tahun-55 tahun sebanyak 2.530 orang dan usia dibawah 30 tahun sebanyak 1.364 orang.
Selain angka keikutsertaan tersebut, hasil riset juga menunjukkan penguasaan informasi di kalangan masyarakat penyandang disabilitas dan lansia yang terbagi pada tiga aspek, yakni penguasaan informasi mengenai cara mencoblos yang ternyata mencapai angka 78.8%, informasi DPT sebanyak 74.7% dan informasi waktu pelaksanaan Pileg sebanyak 73%.
Sementara itu aspek-aspek teknis lainnya seperti jumlah surat suara, peserta pemilu dan lokasi TPS, jumlah responden yang telah mengetahui dan belum, jumlahnya hampir berimbang.
Data itu menyebutkan, responden yang telah mengetahui lokai TPS sebanyak 55.7%, jumlah surat suara sebanyak 51.5% dan jumlah peserta Pemilu 2014 sebanyak 53.7%.
Ketua B-Trust Yuyu Komariyah mengatakan, berdasarkan pengalaman daam pelaksanaan program tersebut, ada tiga hal penting yang harus terus dibenahi. Pertama, penyempurnaan sistem pendataan kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan lansia.
“Sampai saat ini belum ada data yang cukup akurat untuk menggambarkan jumlah dan karakteristik lebih rinci. Khususnya untuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas,” katanya, Kamis (27/11).
Kedua, harus ada komitmen yang semakin kuat dari kalangan pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, di pusat dan daerah untuk mengupayakan penyediaan anggaran yang lebih memadai bagi pemenuhan sarana prasarana yang menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan lansia dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Hal ini ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang diperoleh di tingkat lapangan, salah satu alasan dari pihak penyelenggara pemilu di tingkat daerah tidak dapat memenuhi penyediaan sarana prasaran adalah adanya keterbatasan alokasi anggaran.
Yang ketiga, Yuyu menyebutkan, kampanye dan pendidikan harus dilakukan lebih meluas dan berkelanjutan bagi para penyelenggara pemilu dan jajaran pemerintahan daerah.
Pendidikan tersebut diarahkan pada pembangunan kesadaran dan kepedulian pada upaya penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini bertujuan agar isu kesetaraan tidak hanya menjadi isu ‘insidental’ pada setiap pemilu, tapi mesti hidup dan terus berkembang pada penyelenggaraan urusan publik dalam keseharian.
Direktur Senior B_Trust Siswanda menilai saran-saran yang didapat dari data-data hasil monitoring tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan.
Menurutnya, butuh akses-akses tertentu agar segala upaya tersebut dapat lebih dimaksimalkan, salah satunya ajang diskusi.
“Saya juga berharap agar media dapat menyebarluaskan informasi mengenai kesetaraan berpolitik ini, terutama pada penyandang disabilitas dan lansia.”
“Selama ini hal-hal seperti ini masih belum terpublikasi dengan baik, sehingga kurang perhatian,” ucapnya.
Selain keikutsertaan tersebut, riset ini juga menghadirkan pendapat para penyandang disabilitas dan lansia yang percaya bahwa Pemilu 2014 akan memberikan dampak perbaikan ekonomi pada kehidupan mereka, mencapai angka 43.7%.
Sementara yang ragu-ragu sebanyak 24.5% dan mereka yang tidak percaya sebanyak 10.3%. Selebihnya tidak tahu dan tidak berpendapat.
Selain itu, teridentifikasi juga sejauh mana tingkat kepercayaan mereka terhadap anggota legislatif serta pasangan presiden dan wakil presiden yang akan dihasilkan melalui Pemilu 2014 ini.
Mereka yang memiliki keyakinan bahwa wakil rakyat dan presiden yang akan dihasilkan melalui Pemilu 2014 ini akan memperjuangkan kepentingan mereka sebanyak 40.5%. Sisanya tidak memiliki keyakinan tersebut.
