Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku dirinya bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono untuk membicarakan situasi terakhir partai tersebut yang saat ini alami kekisruhan.
"Kok tahu tadi ada pertemuan," kata Jusuf Kalla kepada pers usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2014 dan Hari Ulang Tahun ke-69 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istora Senayan Jakarta, Kamis (27/11`/2014).
Agung Laksono pada Kamis (27/11) sekitar jam 7.00 WIB datang ke kediaman resmi Wapres Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut di luar agenda resmi wapres sehingga luput dari perhatian pers.
Menurut wapres, pertemuan tadi hanya sekedar membicarakan dan membahas kondisi terakhir Partai Golkar dan mencari solusi terbaik agar tidak pecah.
JK menegaskan pertemuan tersebut bukan berarti dirinya mengintervensi masalah yang saat ini sedang terjadi di Partai Pohon beringin tersebut.
"Pemerintah tak ingin intervensi soal yang terjadi di Golkar," katanya seperti dikutip Antara.
Dia juga juga membantah jika pemerintah ikut intervensi terkait konflik di Partai Golkar antara lain dengan melarang mengadakan musyawarah nasional di Bali akhir November 2014 oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.
"Kita tidak intervensi tapi pemerintah hanya melihat dari sudut keamanan saja mengingat Bali adalah kota pariwisata. Apa jadinya kalau di Bali terjadi kerusuhan dan ada massa bawa parang apa kata dunia internasional," kata wapres.
BERPOTENSI DEADLOCK
Seperti diberitakan Bisnis.com,dualisme pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono cs berpotensi menuntun partai beringin ini berada di ambang kerontokan.
Pengamat politik menyarankan agar elite partai duduk bersama membangun komunikasi politik demi keutuhan Golkar dengan cara yang lebih elegan tanpa harus memicu tindakan anarkis.
Pengamat Komunikasi Politik Mercu Buana Heri Budianto mengatakan jika Munas diselenggarakan dua kali pada 30 November 2014 dan pertengahan Januari 2015 dipastikan deadlock.
“Manapun yang melaksanakan [Munas], menurut saya deadlock, nanti ada Golkar dua kubu,” katanya.
Munculnya dua versi Munas berawal ketika rapimnas Golkar di Yogyakarta memutuskan Munas IX dipercepat menjadi 30 November 2014 di Bali.
